Merespons fenomena hal itu, Bupati KBB Hengki Kurniawan mengatakan, untuk kelancaran jalannya pemerintahan maka Pemda KBB harus punya Sekda definitif. Jika tidak sekarang ditentukan maka bisa terjadi ketika dirinya berhenti jadi bupati, Sekda KBB dan bupatinya dijabat oleh seorang Penjabat (Pj).
"Gak ada alasan menunda-nunda untuk mengisi jabatan sekda. Masa nanti Bupatinya Pj, Sekdanya juga Pj, itu bisa mengganggu pelayanan," kata Hengki saat ditemui seusai Musrembang beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu dia menolak tegas adanya usulan DPRD yang meminta agar open bidding Sekda KBB dihentikan. Apalagi dia melihat alasan penghentian juga tidak ada yang substansi dan urgen, jadi penentuan sekda definitif harus dilakukan.
"Terkait apa yang berkembang di luar itu dinamika dan saya monitor. Ada kegaduhan wajar asalkan demi kebaikan KBB, terus kan boleh-boleh saja pejabat dari luar KBB ikut daftar Sekda KBB asalkan syarat administrasi terpenuhi," katanya.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait