Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman (kanan bawah) menyerahkan hasil reses susulan di DPRD Jabar. (FOTO: istimewa)
Agus Warsudi

BANDUNG, iNews.id - Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) Bedi Budiman mendorong Pemprov Jabar memberikan stimulus anggaran untuk program Data Desa Presisi. Sebab, pembangunan desa di Jabar harus didukung data presisi, yaitu, gabungan antara data spasial dan numerik.

"Data Desa Presisi sangat penting untuk menghadirkan data akurat bagi Indonesia. Efisiensi data yang akurat itu datang dari desa. Data Desa Presisi itu inovasi metodologi yang tidak hanya bersifat numerik atau angka, tapi juga data spasial dengan tingkat akurasi tinggi," kata Bedi Budiman saat menyampaikan hasil reses masa susulan dalam rapat paripurna DPRD Jabar.

Hadir pula dalam rapat paripurna itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Sekretaris Apdesi Pusat Anwar Sadat, dan Ketua Apdesi Jabar Dede Suhendar.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyatakan, gagasan Data Desa Presisi berawal dari kesimpangsiuran data yang terus menimbulkan polemik. Ketidakakuratan data, dapat menyebabkan gagalnya pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PRPJP), ujar Bedi Budiman, membutuhkan data akurat untuk kebijakan pembangunan daerah.

"Provinsi Jabar memiliki 5.312 desa atau bisa dikatakan desa besar. Maka desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan. Program Data Desa Presisi ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan pemekaran desa di masa yang akan datang," ujarnya.

Bedi Budiman menuturkan, Komisi I DPRD Jabar telah menerima audiensi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jabar terkait permasalahan yang dihadapi desa. 

Apdesi Jabar menyampaikan aspirasi, berdasarkan keterangan para kepala desa, mereka membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur jalan. Sebab selama dua tahun masa pandemi Covid tidak ada kucuran dana desa, baik dari pusat maupun provinsi lantaran dialihakan untuk program bantuan sosial.

"Pemerintah desa sangat mengapresiasi, di Indonesia hanya Pemprov Jabar yang ada bantuan provinsi (banprov) untuk desa sebesar Rp130 juta. Namun demikian alokasi untuk pembangunan infrastruktur masih sangat kurang karena mengingat begitu banyak item yang menjadi alokasi dana desa dari jumlah Rp130 juta tersebut," tutur Bedi Budiman.

Apdesi Jabar, kata Bedi Budiman, ingin agar desa memiliki keleluasaan dalam melakukan alokasi anggaran karena setiap desa memiliki kebutuhan beragam. Apdesi meminta agar disesuaikan dengan kebutuhan objektif, terlebih beberapa desa masih memerlukan renovasi kantor desa dan sarana olahraga.

Terkait alokasi anggaran, kata Bedi, pemerintah desa meminta agar alokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan desa diberlakukan kembali sehubungan dengan banyak jalan rusak, termasuk permohonan dana desa, selain banprov.

"Mereka akan bersyukur bila ada peningkatan dari Rp130 juta menjadi Rp200 juta pertahun secara flat. Bila ini dapat dicapai, desa akan memiliki keleluasaan untuk membangun infrastruktur, mengingat selama dua tahun masa pandemi tidak ada perbaikan sarana infrastruktur jalan desa. Sudah banyak sekali jalan desa yang rusak," ucapnya.

Selain itu, ujar Bedi Budiman, soal aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk desa yang sering bermasalah. Sehingga, memerlukan pelatihan khusus bagi perangkat desa. Karena di beberapa desa permohonan melalui aplikasi desa terdapat kendala perangkat desa belum dilatih, misalnya oleh Bappeda kabupaten atau kota. 

"Banyak aspirasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPD tertolak," ujar Bedi Budiman, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat X yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran dan Kuningan ini. 


Editor : Agus Warsudi

BERITA TERKAIT