BANDUNG, iNews.id - Pemerintah terus mendorong kenaikan alokasi atau share pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saat ini, UMKM di Indonesia baru menyerap kurang dari 20 persen total pembiayaan perbankan.
"Kita terus genjot pendanaan untuk UMKM. Di Malaysia saja penyerapan kredit untuk UMKM sudah mencapai 50 persen. Indonesia baru 20 persen," kata Erick Thohir saat hadir pada acara Halalbihalal Ikatan Alumni (IKA) Unpad di Aula Graha Sanusi Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Minggu (3/7/2022).
Pemerintah menargetkan alokasi kredit bagi UMKM dalam beberapa tahun ke depan bisa naik menjadi 30 persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) dari Rp260 triliun menjadi Rp338 triliun.
"Harapannya, ke depan bisa mencapai 50 persen alokasi kredit untuk UMKM. Kami terus genjot agar pengusaha di kota dan desa dapat pendanaan dari bank BUMN. Kami bagi bagi agar BRI, Mandiri, atau BNI fokus ke pelaku usaha di kota dan desa," ujar dia.
Kementerian BUMN, kata dia, telah membagi-bagi peran bank BUMN untuk menggarap pembiayaan bagi UMKM di kota dan desa. Baik kepada korporasi besar atau pengusaha kecil. Juga minta agar mereka beri pendampingan ke ke UMKM.
"BNI misalnya fokus ke pekerja migran. Karena sudah ada cabang di beberapa negara. Kita tahu pekerja migran sudah mencapai 9 juta. Ini potensi besar," ujar Erick.
Nantinya, jika pekerja migran mendapat kontrak, bisa menggadaikan kontraknya untuk pinjaman. Bisa pinjam sampai Rp40 juta. Sehingga setelah pulang mereka punya usaha.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait