Badan Pengelola Kawasan Cekungan Bandung Terbentuk, Ini Fungsi dan Manfaatnya

BANDUNG, iNews.id - Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung resmi terbentuk berdasarkan Perpres nomor 45 tahun 2018 dan Pergub Jawa Barat nomor 86 tahun 2020. Melalui badan itu, lima daerah di cekungan Bandung sepakat melakukan penyelesaian masalah bersama, seperti  banjir, kemacetan, dan sampah. 

Aglomerasi kawasan seluas 349.750 hektare ini meliputi  Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kawasan inti. Lalu, tiga kabupaten lain, yakni, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan sebagian Sumedang sebagai kawasan pendukung. 

Pelaksana tugas (plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyambut baik aglomerasi cekungan Bandung ini. Dengan lima wilayah tersebut bergabung menjadi satu, regulasi-regulasi yang kerap membatasi gerak untuk mengambil kebijakan akan menjadi lebih cair. 

"Justru sebetulnya dengan aglomerasi ini masalah batas wilayah itu menjadi cair. Koordinasi di Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sudah tidak boleh ada lagi ego sektoral antarwilayah. Kadang administratif dari regulasi dan kewenangan yang membuat kami jadi terbatas untuk bergerak," kata plt Wali Kota Bandung, Kamis, (31/3/ 2022).

Sebelum badan pengelola terbentuk, ujar Yana Mulyana, para pimpinan telah sepakat untuk menyelesaikan masalah  bersama.  "Alhamdulillah sudah diwadahi oleh pemerintah provinsi lewat badan cekungan ini, yang terdiri dari lima wilayah, salah satunya Kota Bandung," ujar Yana. 

Pada rapat koordinasi bersama para kepala daerah yang tergabung dalam cekungan Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dengan badan pengelola ini, pimpinan lima daerah yang sering bersinggungan, bisa saling berkoordinasi dan diskusi. 

"Salah satunya yang sudah kita selesaikan bersama itu Sungai Citarum. Lalu Kota Bandung dengan Cimahi juga bangun kolam retensi untuk mengatasi banjir," kata Ridwan Kamil. 

Namun, karena isu yang terjadi sangat beragam dan kompleks, ujar Kang Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar, ada empat masalah yang telah disepakati untuk diselesaikan bersama. 

"Empat aspek permasalahan itu, antara lain tentang air, tata ruang, transportasi, dan persampahan. Kalau itu saja kompak rutin kita selesaikan, insya Allah semua warga di lima wilayah ini akan merasakan manfaatnya," ujar Kang Emil. 

Masalah pertama yang akan diselesaikan, tutur Gubernur Jabar, dari yang paling krisis dan rutin dialami, yaitu banjir. Selanjutnya, permasalahan sampah. Lalu fokus ketiga ialah transportasi dan terakhir tata ruang. 

"Urang ngariung bahas masalah-masalah yang ada di sekitar lima wilayah ini. Kita bisa mengelola tata ruang, air minum yang layak, sampah, juga masalah-masalah lain seperti banjir dan sungai," tutur Gubernur Jabar.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini