Amien Rais Sebut Ponpes Al-Zaytun Indramayu Produk Rezim Orde Baru

BANDUNG, iNews.id - Amien Rais angkat bicara terkait polemik dan kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Indramayu. Dia menyebut Ponpes Al-Zaytun produk rezim Orde Baru, saat Indonesia dipimpin Soeharto.

Menurut Amien Rais, ada kekuatan yang memelihara dan mendanai aktivitas ponpes di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu itu. 

"Saya sederhana melihatnya. Ini (Ponpes Al-Zaytun) memang produk Orde Baru ya. Jadi caranya melihat mudah sekali, Wattini Wazzaitun, Masjid At-Tin dan pesantren Zaytun. Saya kira sama, sponsornya," kata Amien Rais seusai menjadi khatib di Jalan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Rabu (28/6).

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini meminta polemik Ponpes Al-Zaytun segera dihentikan. Lebih baik aktivitas di pesantren diserahkan kepada ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, Persis, atau Muhammadiyah agar tak ada ajaran menyimpang.

"Saya kira cepat saja kasus itu diselesaikan, ditutup. Kemudian, saya kira asetnya gak usah diambil alih ya, tapi dibuat pesantren yang menurut ulama ulama, MUI, ulama-ulama NU yang pasti lebih tau agama daripada Panji Gumilang," ujar Amien Rais.

"Juga ulama Muhammadiyah, Persis, wasliah, dan lain sebagainya itu diminta bersama-sama meneruskan pesantren yang lurus, istikamah, tidak menyeleweng," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menerima jawaban atas pertanyaan yang dilayangkan kepada pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang. Jawaban tersebut dikirim Panji Gumilang melalui ustusannya ke Gedung Sate pada Senin (26/6/2023).

"Mereka (utusan) hadir kemarin siang, sudah diterima jawabannya," kata Kepala Bakesbangpol Jabar Iip Hidajat, ketika dikonfirmasi, Selasa (27/6/2023).

Iip Hidayat menyatakan, Panji Gumilang memberikan jawaban tertulis atas lima pertanyaan yang diajukan tim investigasi. Selanjutnya, jawaban tersebut diteruskan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk ditelaah.

Sebab, penanganan terkait Al-Zaytun kini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Pertanyaan itu kita lanjutkan ke pusat, kan sekarang diambil oleh pusat, ditelaah lebih lanjut oleh pusat," ujar Iip Hidayat.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini