Sementara itu, Ketua DPD HWK Provinsi Jabar Sri Asmawati Kusumawardhani, menyampaikan bahwa DPD HWK Jabar turut serta mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan anak di Provinsi Jabar.
HWK Jabar juga kata dia akan memfalisitasi kegiatan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Nanti HWK akan buat hotline khusus untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” kata Sri.
Berkenaan dengan maraknya kasus nikah usia dini di Jabar, HWK Jabar aktif berkampanye menolak pernikahan usia dini. “HWK alhamdulillah sudah membuat video kampanye stop perkawinan anak sebagai bahan sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat,” ujarnya.
Editor : Agus Warsudi
Kecamatan Lembang bandung barat kabupaten bandung barat komisi viii dpr perlindungan anak uu perlindungan anak anak yatim anak yatim piatu anak-anak yatim ketua dpd golkar jabar
Artikel Terkait