2 Tersangka Korupsi RTH Alun-alun Indramayu Segera Diseret ke Meja Hijau

BANDUNG, iNews.id - Dua pejabat yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Indramayu senilai Rp2 miliar segera diseret ke meja hijau. Penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar telah melimpahkan berkas perkara dan tersangka tahap III kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi pada 2019 lalu ini, penyidik Kejati Jabar menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka, dua dari lingkup Pemkab Indramayu dan dua pihak swasta. 

Dua pejabat yang jadi tersangka dalam kasus ini adalah, Sunaryo yang saat kejadian tindak pidana korupsi menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu dan Bhayu Soekarno Muda selaku Kabid kawasan Perumahan pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.

Sedangkan dari swasta yakni PPP yang merupakan Direktur Utama PT MPG yang bekerja sama dengan Pemkab Indramayu. Sedangkan N merupakan broker atau calo yang meminjamkan bendera jasa konsultan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar Dodi Gazali Emil mengatakan, baru dua tersangka dari unsur pemerintah yang sudah dilimpahkan ke JPU, yaitu sunaryo dan Bhayu Soekarno Muda. 

Saat ini, kedua tersangka, ditahan di Rutan Bandung atau Rutan Kebonwaru. "Setelah tahap II, kedua tersangka ditahan di Rutan Kebonwaru Bandung," kata Kasipenkum Kejati Jabar dalam rilis resmi, Rabu (26/1/2022). 

Dodi Gazali Emil menyatakan, kasus berawal pada tahun anggaran 2019, Kabupaten Indramayu mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk kegiatan penataan RTH Taman Alun-Alun Kabupaten Indramayu sesuai dengan DPPA SKPD pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu sebesar Rp15 miliar. 

Dana itu dialokasikan untuk tiga pagu anggaran, yakni konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pelaksana. Di dalam anggaran tersebut, untuk jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas telah terjadi pinjam bendera di mana tersangka N meminjam bendera dan hal tersebut diketahui oleh Tersangka Bhayu Soekarno Muda selaku PPK. 

Anggaran untuk jasa konsultan perencana dan pengawas telah dibagi oleh tersangka N kepada tersangka Bhayu Soekarno Muda dan Suryono selaku PA atau kepala dinas.

Dalam pelaksanaan fisik pekerjaan setelah habis kontrak, tersangka Suryono selaku PA atau kepala dinas diduga memanipulasi data seolah-olah pekerjaan fisik sudah 100 persen agar dijadikan pengakuan utang kepada pihak kontraktor.

"Pembayaran termin 100 persen ada dokumen yang direkayasa tanda tangan dan dokumen tersebut dibuat seolah-olah mundur," ujar Dodi Gazali Emil.

Tersangka PPP selaku penyedia telah mengurangi volume dan spesifikasi seperti yang tertuang dalam kontrak sehingga terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai spek yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 miliar dari nilai kontrak Rp14 miliar.

"Akibat perbuatannya ini, keempat tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutur Kasipenkum.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini