Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Ridwan Kamil: Kuncinya Tes Masif Terus

BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku akan terus melakukan tes masif hingga vaksin Covid-19 ditemukan. Tujuannya untuk menekan potensi penyebaran virus corona di Jabar.

"Sampai vaksin ditemukan, kami tidak akan mengurangi kewaspadaan, kuncinya adalah pengetesan sebanyak-banyaknya dan semasif-masifnya," kata Ridwan Kamil, Selasa (21/8/2020).

Baca Juga

Terima Vaksin Covid-19 dari China, Ini Kata Bio Farma

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) per Senin (20/7/20) malam, tes swab dilaksanakan terhadap 105.184 sampel. Sedangkan rapid test sebanyak 223.976 sampel. Total tes masif di Jabar mencapai 329.160 sampel.

"Jadi, kalau dari sisi epidemiologi, kita (Jabar) masuk kategori terkendali. Dari sisi ekonomi juga sudah mulai bergerak," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar itu.

Baca Juga

5 Daerah di Jabar Berstatus Zona Oranye

Selain itu, kata pria disapa Kang Emil itu, bakal intens dan konsisten memperbaiki distribusi bantuan sosial (bansos) provinsi. Menurutnya, masukan dari masyarakat, termasuk DPRD Jabar selalu menjadi pertimbangan dalam menyempurnakan pendistribusian, termasuk pendataan penerima bansos provinsi.

"Dari sisi bansos akan kami terus perbaiki dinamika-dinamika yang terjadi. Masukan dari bawah, kami akan tampung dan kami akan catat, sehingga apa yang sudah kita sepakati bisa dirasakan manfaatnya sebaik-baiknya untuk masyarakat," kata dia.

Diketahui, keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) non-data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penerima bansos provinsi sebanyak 1.392.407 kepala keluarga (KK). Per Minggu (19/7/2020), sebanyak 580.394 paket bansos provinsi berhasil diserahkan kepada KRTS non-DTKS.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar menyatakan, prinsip kehati-hatian diusung agar data penerima bansos tahap II lebih akurat. Bahkan dia berkoordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, BPKP, dan KPK.

"KPK mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar dalam menetapkan data ini karena sangat hati-hati. Dalam arti menghindari penerima ganda, dan yang tidak tepat sasaran. KPK juga berharap kabupaten/kota di Jabar bisa seperti ini dalam sistem penyaringan data," kata Dodo.

Editor: Faieq Hidayat