Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Sukabumi Berang Tidak Ada Siswa SMA yang Hadir

SUKABUMI, iNews.id - Bupati Sukabumi Marwan Hamami berang karena kurang partisipasi sekolah menengah atas (SMA) dalam upacara peringatan Hari Kesaksian Pancasila. Dia menyoroti perbedaan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah yang mungkin menjadi penyebabnya.

Marwan Hamami mengatakan, Hari Kesaksian Pancasila adalah momentum penting untuk menegaskan satu-satunya ideologi negara yang diakui adalah Pancasila. Namun, dia menyayangkan banyak siswa SMA tidak hadir dalam acara upacara tersebut.

Baca Juga

Warga Panik saat Gempa Bumi Magnitudo 5,4 Guncang Sukabumi, BPBD Pantau Dampak

"Disayangkan. Ini yang datang tuh anak-anak kecil SMP yang memang perlu juga. Anak-anak SMA ke mana ini yang tentunya apakah gak diundang? Apakah hari Minggu? Ini lah akibat dari persoalan  tanggung jawab pendidikan yang diatur oleh pemerintah pusat yang tidak nyambung," kata Bupati Sukabumi, Minggu (1/10/2023). 

Menurut Bupati Sukabumi, keterlibatan SMA dalam peringatan seperti ini seharusnya menjadi prioritas. Namun, hal ini menjadi sulit dilaksanakan karena kewenangan terkait SMA berada di bawah pemerintah provinsi. Pendidikan karakter dan kepribadian siswa tidak bisa dipilah-pilah antara tingkat pendidikan, seperti SMA, SMP, dan SD.

Baca Juga

Getaran Gempa Bumi Magnitudo 5,4 Guncang Sukabumi Terasa sampai Bandung

Bupati Sukabumi memberi contoh bahwa sebelumnya, SMA dan SMK berada di bawah pengawasan dinas pendidikan daerah. Namun, aturan perubahan kewenangan telah menyebabkan perbedaan dalam tanggung jawab, yang mengakibatkan kepala sekolah SMA tidak merasa berkewajiban untuk mengikuti acara seperti Hari Kesaksian Pancasila.

Baca Juga

Gempa Terkini Magnitudo 5,4 Guncang Sukabumi

"Saya contohkan, waktu saya masih jadi ka Kwarcab, SMA, SMK masih di bawah pengendalian dinas pendidikan itu kepala sekolah sekolah SMK SMA itu ketika kegiatan pramuka itu konsen, ketika saya datangpun sebagai ka kwarcab bukan sebagai wakil bupati atau bupati mereka luar biasa. hari ini anda bisa lihat, cek ke SMA, SMK itu seperti mereka pura pura tidak mau menerima pimpinan daerah, karena merasa tanggung jawabnya ada di provinsi," ujar dia.

"Padahal kita bisa habisin mereka sebetulnya, tapi tadi aturan-aturan yang menyebabkan perbedaan perbedaan tanggung jawab itu tadi harusnya kita di atas. Kami sudah meminta tidak ada lagi jenjang SMA SMK SMP SD itu beda dalam pengawasan. Kalau perguruan tinggi gak masalah, ini hal yang hari ini seharusnya tadi, paling penting anak-anak yang perlu didoktrin ideologi pancasila itu SMA, SMP itu," tutur Marwan Hamami.

Baca Juga

Cibutun Sukabumi Disebut Pantai Terkotor, Karang Taruna Ancam Somasi Pandawara Group

Sementara peringatan seperti ini seharusnya tidak hanya diperuntukkan bagi para peserta upacara, tetapi juga sebagai kesempatan bagi mereka untuk memahami makna sejarah tanggal 1 Oktober, yang merupakan Hari Kesaksian Pancasila.

Baca Juga

Gempa Hari Ini Magnitudo 3,1 Guncang Sukabumi di Kedalaman 10 Km

Marwan Hamami juga menyampaikan harapannya agar perubahan yang lebih besar dalam pengelolaan pendidikan bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap kuat dalam pendidikan di seluruh Indonesia.

"Ini kejadian hari ini kesannya di upacarakan, harusnya kepala sekolah mikirnya sudah tidak lagi diperintah, tapi bentuk persoalannya mereka itu juga tidak bisa diandalkan untuk menjadikan hari kesaktian pancasila ini untuk memberikan pembelajaran," ucap Bupati Sukabumi. 

Editor: Agus Warsudi