Tuding Malaadministrasi, Cakades Gunung Manik Majalengka Minta Pilkades Diulang

Inin nastain · Kamis, 10 Juni 2021 - 13:37:00 WIB
Tuding Malaadministrasi, Cakades Gunung Manik Majalengka Minta Pilkades Diulang
Kuasa hukum cakades Gunung Manik menyerahkan berkas kepada staf Bupati Majalengka menyusul adanya dugaan malaadministrasi saat pilkades serentak. (Foto: MPI/Inin Nastain)

MAJALENGKA, iNews.id - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Majalengka, pada 22 Mei 2021 lalu, menyisakan masalah di salah satu desa. Bahkan, seorang calon kepala desa (cakades) Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, menyampaikan protes dan mendesak Pilkades harus diulang.

Elis Fitriani, salah satu cakades Desa Gunung Manik itu menduga pelaksanaan pesta demokrasi di desanya terdapat pelanggaran. Sehingga dia mengajukan keberatan kepada panitia pelaksana Pilkades serentak.

“Protes dan keberatan terkait pelaksanaan pilkades serentak 2021 di Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga. Hal yang jadi materi tidak bisa disampaikan, masuk dalam pokok materi. Disampaikan kepada ketua pelaksana tingkat kabupaten Majalengka yakni Pak Sekda. Kalau ke Bupati dan Wabup, itu tembusannya,” kata Dadan Taufik selaku kuasa hukum cakades Elis Fitriani, Kamis (10/6/2021).

Dadan menyebut, dalam pelaksanaannya, kliennya mencium adanya malaadministrasi yang dilakukan pihak panitia Pilkades tingkat desa (panitia 11). Malaadministrasi itu, jelas dia, terkait penentuan sah atau tidaknya surat suara.

“Kami menduga ada malaadministrasi di Desa Gunung Manik. Salah satunya pas pelaksanaan itu ada hal-hal yang patut dicuriga merugikan klien kami, nomor urut 1. Terkait sah atau tidaknya surat suara,” ujar dia.

“Demi keadilan, tidak mencederai proses demokrasi, Pilkades diulang kembali. Ini diduga kesalahan adminitrsai yang dilakukan petugas, sehingga (pencoblosan ulang) semua, (TPS) ada 7 TPS. Di Gunung Manik sendiri ada tiga calon, klien kami nomor urut 1,” kata pengacara dari Fathurahman Law Firm itu.

Lebih jauh dia menjelaskan, pihaknya juga sudah menyampaikan dugaan malaadministrasi itu ke Kejari dan Polres. 

“Kami sampaikan juga ke Kejari dan kepolisian. Karena patut diduga ada pelanggaran undang-undang. Sehingga menjadi ranah pihak kepolisian untuk menyelidikinya,” ucap Dadan. 

Editor : Asep Supiandi