Tepis APBD Mengendap di Bank, Gubernur Dedi Mulyadi Datangi BPK Jabar Minta Audit

BANDUNG, iNews.id - Polemik dana APBD Jawa Barat (Jabar) Rp4,1 triliun yang disebut mengendap di bank terus bergulir. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendatangi langsung Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar di Jalan Moh Toha, Bandung, Jumat (24/10/2025).

“Ya, hari ini kita ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta dilakukan pendalaman audit terhadap kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari iNews Bandung Raya.

Baca Juga

Purbaya Ogah Duduk Bareng Dedi Mulyadi Cs soal Dana Mengendap, Kenapa?

Sebelumnya, Dedi juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) untuk mencocokkan data yang beredar. Dia menilai pentingnya transparansi agar masyarakat tidak disesatkan oleh informasi yang belum melalui proses audit resmi. 

Isu ini mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengutip data dari BI yang menyebutkan adanya dana APBD Jabar Rp4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito. Namun, Dedi Mulyadi membantah keras informasi tersebut.

Baca Juga

Purbaya Balas KDM soal Uang Mengendap: Saya Bukan Pegawai Pemda Jabar!

Dia menegaskan bahwa dana APBD yang tersimpan di bank hanya Rp2,4 triliun dan bukan dalam bentuk deposito. “Itu bukan deposito, tapi dalam bentuk giro. Jadi uang itu bisa digunakan kapan saja untuk kebutuhan belanja daerah,” ucapnya.

Dedi juga menjelaskan bahwa dana dalam bentuk deposito hanya dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan bersifat on call, artinya bisa dicairkan kapan saja sesuai kebutuhan.

Menurutnya, penyimpanan dana dalam bentuk kas daerah merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan untuk memastikan belanja modal berjalan sesuai rencana.

“Belanja yang baik itu adalah membelanjakan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Kita memperbanyak belanja modal dibanding belanja barang dan jasa,” katanya.

Dia kembali menegaskan bahwa dana tersebut tidak mengendap, melainkan disiapkan untuk belanja modal hingga akhir tahun anggaran. Dana sebesar Rp2,4 triliun itu akan diaudit secara menyeluruh oleh BPK untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

“Pemeriksaan ini penting agar output, outcome, dan benefit publiknya bisa terukur. Dan secara kewenangan, yang bisa memeriksa arus kas pemerintah daerah itu hanya dua lembaga: BPK dan BPKP,” ucapnya.

Dedi berharap audit ini dapat meredam polemik yang berkembang dan memberikan kejelasan kepada masyarakat. Audit akan berlangsung hingga akhir tahun dan hasilnya dijadwalkan diumumkan pada April 2026.

“Langkah ini untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka dan bisa diakses siapa pun. Saya bahkan sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap kesempatan,” ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi