Soal Restitusi Tak Dibebankan ke Herry Wirawan, Kuasa Hukum Korban: Kemen PPPA Harus Tunduk

BANDUNG, iNews.id - Majelis hakim membebankan restitusi atau ganti rugi kasus pemerkosaan kepada negara dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bukan terdakwa Herry Wirawan. Kuasa hukum korban menilai Kemen PPPA harus tunduk kepada putusan pengadilan dan tidak boleh menolak.

"Putusan pengadilan itu mengikat, tidak bisa Kemen PPPA membantah atau menolak. Harus menghormati putusan pengadilan dan tunduk kepada hukum. Negara ini negara hukum dan kementerian disumpah untuk melaksanakan hukum, aturan, dan undang-undang," kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Petani Pasundan (SPP) Garut Yudi Kurnia, kuasa hukum korban kepada wartawan melalui telepon, Rabu (16/2/2022).

Baca Juga

Hakim Bebankan Restitusi ke Negara Bukan Herry Wirawan, Begini Reaksi Menteri PPPA

Yudi Kurnia menyatakan, wajar Kemen PPPA merasa keberatan dengan keputusan Hakim. Sebab, kemungkinan belum menganggarkan restitusi untuk korban pemerkosaan. 

Baca Juga

Korban dan Keluarganya Histeris saat Dengar Herry Wirawan Tak Dihukum Mati

"Nah, harusnya bisa mengakomodir di anggaran perubahan atau nanti di anggaran 2023. Kalau menolak saat ini, wajar. Tapi kalau menolak putusan hakim itu tidak benar," ujar Yudi Kurnia. 

LBH SPP, tutur Yudi, akan mengawal perkara ini agar anak korban mendapatkan hak-hak mereka. "Iya, mengawal hak-haknya. Itu (nilai restitusi) kecil sebenarnya kalau dilihat ukuran nominal uangnya. Itu kan dibagi berapa orang dan sangat kecil," tuturnya. 

Baca Juga

Keluarga Korban Sangat Kecewa Herry Wirawan Lolos dari Hukuman Mati

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) I Gusti Ayu BintanG Darmawati Puspayoga mengatakan, pada prinsipnya menghormati putusan penjara seumur hidup meski putusan Hakim tidak sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Baca Juga

Pakar Pidana Sebut Vonis Seumur Hidup Herry Wirawan Tak Beri Efek Jera Pemerkosa Anak

"Saya mengharapkan setiap vonis yang dijatuhkan hakim dapat menimbulkan efek jera, bukan hanya kepada pelaku tapi juga dapat mencegah terjadinya kasus serupa berulang," kata Menteri PPPA yang akrab disapa Bintang Puspayoga ini. 

Terkait penetapan restitusi dibebankan kepada Kemen PPPA, ujar Bintang Puspayoga, putusan Hakim terhadap penetapan restitusi tidak memiliki dasar hukum. Sebab, dalam kasus ini, Kemen PPPA tidak dapat menjadi pihak ketiga yang menanggung restitusi. 

Baca Juga

Vonis Penjara Seumur Hidup Herry Wirawan, Atalia Kamil: Semoga Memberikan Efek Jera

Namun, Kemen PPPA masih menunggu putusan incracht (berkekuatan hukum tetap). Saat ini, Kemen PPPA akan membahas masalah restitusi itu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Merujuk pada Pasal 1 UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi tidak dibebankan kepada negara," ujar Bintang Puspayoga. 

Editor: Agus Warsudi