Said Aqil: Pemilu Tidak Sekadar Suksesi Kekuasaan, tapi Kemaslahatan

BANJAR, iNews.id - Jelang pelaksanaan pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat tahun 2019, Nahdlatul Ulama (NU) mengingatkan bahwa hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj pada sambutan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Baca Juga

Buka Munas Alim Ulama-Konbes NU, Jokowi: NU Terdepan Jaga Pancasila

Karena itu, kata Kiai Said, Munas-Konbes NU kali ini mengangkat tema “Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat”. Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia.

“Tasharruful imam ‘alar ra‘iyyah manuthun bil mashlahah. Kebijakan seorang pemimpin sangat terkait dengan kemashalatan,” ujarnya di hadapan Presiden Joko Widodo yang membuka forum tertinggi NU setelah Muktamar itu.

Baca Juga

Said Aqil: Pemerintah Wajib Jihad Sejahterakan Semua Masyarakat

Guru besar ilmu tasawuf UIN Sunan Ampel ini mengatakan, Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan, tetapi momentum penyelenggaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat.

“Salah satu perubahan itu ditandai oleh gelombang Revolusi Industri 4.0. yang bertumpu pada penggunaan massif teknologi informasi komunikasi berbasis internet (internet of things), kecerdasan buatan (artficial intelligent) dan analisis big data. Revolusi Industri 4.0 berdampak luas, terutama pada sektor lapangan kerja,” tuturnya.

Baca Juga

NU Perkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat

Selain Presiden, turut hadir pada upacara pembukaan itu ulama Suriah Syeikh Taufiq Ramadhan Al-Buthi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rais ‘Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, dan sejumlah tokoh lainnya.

Sebagai pelaksanaan dari mandat keagamaan dan kebangsaan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 menyoroti sejumlah persoalan strategis, antara lain RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game (MLM), sel punca, politisasi agama, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang menyebabkan sumur warga kering, dan lain-lain.

Munas-Konbes NU yang digelar hingga 1 Maret 2019 ini diikuti perwakilan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari 34 provinsi, lembaga dan badan otonom NU di tingkat pusat, serta para kiai dari berbagai pesantren.

Editor: Kastolani Marzuki