Ruang Publik Semrawut, Bupati Majalengka Keluarkan Perbup Penataan

MAJALENGKA, iNews.id - Kondisi ruang publik di Kabupaten Majalengka memprihatinkan dan banyak dikeluhkan sebagian kalangan. Kondisi yang terkesan tidak terawat sejumlah ruang publik yang dibiayai dengan anggaran besar, bahkan menjadi sorotan dari Bupati Karna Sobahi.

Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni daerah Perbatasan (Porsenitas) pekan lalu, Karna sempat bersuara keras kepada anak buahnya di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk bisa merawat ruang-ruang publik.

Baca Juga

Rencana Demo Besar-besaran, Ponpes Al Zaytun Indramayu Dijaga Ketat Ratusan Polisi

"Saya meminta agak keras kepada OPD. Jangan sampai merusak (ruang publik). Pedagang masuk ke rumput sintetis (alun-alun). Ada tumpahan kopi. Bagaimana nyaman di sana. Akan jadi bak sampah nanti alun-alun. Belum lagi Bundaran Munjul, sudah nggak karu-karuan," kata Bupati beberapa waktu lalu.

Untuk mengantisipasi kerusakan yang semakin parah, Bupati telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Majalengka. 

Baca Juga

Pekerja Tambang Demo, Jalan Raya Padalarang KBB Ditutup 1 Jalur

Kepala Disparbud Ida Heriyani mengatakan, persolan yang terjadi dalam pengelolaan ruang publik yakni tata kelola. "Yang menjadi persoalan mendasar kita itu, di tata kelola ya, manajemen pengelolaan. Sebetulnya yang dibangun pemerintah adalah ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Ida.

Selama ini, kata dia, pengelolaan ruang publik masih dilakukan oleh beberapa OPD. Dengan penangan lintas OPD, dibutuhkan adanya koordinasi yang lebih ekstra.

Baca Juga

Ratusan Hektare Sawah Tadah Hujan di 6 Kecamatan KBB Terancam Kekeringan

"Nah, sehingga pemerintah membuat sebuah UPT yang khusus mengelola ruang-ruang publik itu. Sehingga dari pengelolaan, pemanfaatan itu bisa lebih maksimal. Karena itu kan sudah menjadi daya tarik ya," ujar dia.

"Dengan UPT, nanti dari segi kebersihan, bagaimana pengelolaan pedagang, parkir, dan mekanisme pengunjung, itu akan kita atur. Sehingga masyarakat lebih nyaman," lanjut Ida.

Kendati demikian, Ida menyebutkan, keberadaan UPT itu tidak bisa menimbulkan dampak positif dalam waktu dekat. Progres dari UPT, jelas Ida, kemungkinan baru akan terasa tahun depan.

"Yang penting kita sudah membentuk lembaganya, melalui Peraturan Bupati. Lembaganya sudah dibentuk, kemudian strukturnya juga, dari lembaga UPT, kemudian kasubag TU nya sudah ada. Nanti secara perlahan, dari masa transisi ini kita akan penuhi semua kebutuhan UPT. Baik dari SDM, kemudian anggarannya, bagaimana sistem mekanisme mereka bekerja, kita siapkan secara bertahap," kata dia. 

"Sehingga progresnya itu bisa maksimal di tahun 2024. Jadi ini masa transisi lah, persiapan dulu. Sementara (penanganan) masih di Dinas (Parbud)," ucap Ida yang baru dilantik sebagai Kadis Parbud dua hari lalu itu.

Editor: Asep Supiandi