Ridwan Kamil Bawa Biro Hukum ke Jakarta Hadapi Penyidik Bareskrim Polri Besok

BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bakal hadir di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, didampingi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar, Jumat (20/11/2020). Pendampingan Biro Hukum diperlukan untuk membantunya menjawab berbagai pertanyaan seputar aturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

Kehadiran Ridwan Kamil untuk memberikan keterangan kepada penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait peristiwa kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.

Baca Juga

BPOM: Izin Darurat Vaksin Covid Keluar Akhir Januari 2021, Vaksinasi Terancam Molor

"Besok jam 9 saya akan hadir. Saya akan ditemani oleh Biro Hukum karena mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan gubernur yang berhubungan dengan protokol kesehatan dan proses proses hierarki," kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (19/11/2020).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyatakan, pihaknya akan memberikan keterangan lengkap untuk menambah keterangan terkait peristiwa yang belakangan menjadi sorotan publik itu. Sebagai warga yang taat hukum, dia menilai hal-hal seperti ini tentu sudah wajib dipenuhi dengan sebaik baiknya.

Baca Juga

Si Jago Merah Lalap Gudang Kasur di Cibereum Cimahi

"Pak Gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi. Saya sudah menerima surat ya kemarin sore, sama juga untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait kejadian di Bogor," katanya.

Dia juga kembali menegaskan bahwa hierarki kewenangan pemerintahan di Provinsi Jabar berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta. Di luar Provinsi DKI Jakarta, seluruh kewenangan yang bersifat teknis menjadi kewenangan bupati dan wali kota.

Baca Juga

Bupati Anne Dukung Instruksi Mendagri, Siap Terapkan Prokes Ketat di Purwakarta

"Ada ribuan kegiatan setiap tahun di seluruh Jawa Barat itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota karena hubungan antara bupati wali kota dengan gubernur itu koordinatif. Jadi, tidak wajib melaporkan hanya sifatnya koordinasi. Lain halnya dengan polisi atau Kodam yang sifatnya komando, laporan harus langsung," katanya.

Kang Emil mengakui, kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta, Petamburan Jakarta, hingga di Mengandung Bogor memang menjadi perhatian publik. Meski begitu, dinamika kerumunan massa seperti itu sebenarnya juga terjadi sebelum Habib Rizieq Shihab tiba di Tanah Air.

"Tapi mungkin karena berbarengan dengan kedatangan Habib Rizieq Shihab yang sudah lama tidak ada di Tanah Air, sehingga menimbulkan atensi yang luar biasa," ujarnya.

"Nah ekses itu, seperti yang kita pahami. Kepolisian meminta klarifikasi dari berbagai pemimpin wilayah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa tadi walaupun asal muasal dan situasinya tidak dapat dipersamakan," katanya.

Editor: Maria Christina