Ridwan Kamil Bakal Duplikasi Bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi KPK
BANDUNG, iNews.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bakal menduplikasi bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kegiatan sosialisasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Nantinya, bus ini akan berkeliling di Jabar untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat.
Menurut Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, duplikasi bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Jabar akan direalisasikan mulai 2019 mendatang. Bus itu dinilai inovatif dan penuh dengan konten untuk edukasi dan pencegahan korupsi di masyarakat. Bus duplikasi itu akan membantu KPK karena saat ini lembaga antirasuah itu baru memiliki satu bus.
“Kalau cuma satu, saya kira kurang memadai. Di Jabar hampir 50 juta penduduknya, 27 wilayahnya, dan ada 600 kecamatan. Maka 2019, kita akan bikin yang serupa. Tentunya atas izin dari KPK dan kami akan keliling di Jabar,” kata Emil usai kegiatan Roadshow Bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Balaikota Bandung, Selasa (30/10/2018).
Emil mengungkapkan, bus antikorupsi dinilai berperan penting dalam pencegahan korupsi. Saat ini, penindakan korupsi di Tanah Air bukan hanya persoalan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Namun, diperlukan upaya pencegahan dan edukasi sejak dini yang dipahami masyarakat. “Pencegahan dan edukasi harus satu ekosistem. Hari ini akan menjadi perjalanan panjang kita menjadi bangsa yang berintegritas,” ujarnya.
Selain menduplikasi bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, Emil juga berkomitmen memperkuat Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Pemprov Jabar dengan 12 modul untuk pencegahan korupsi di Jabar. “Kami ada KPK versi provinsi dan akan perkuat instrumen Inspektorat. Mohon izin kita ingin bersinergi di daerah untuk melakukan penindakan selama lima tahun ke depan,” kata Emil.
Sementara itu, Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang mengapresiasi rencana Ridwan Kamil untuk menduplikasi bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi milik KPK. Menurut dia, pencegahan tindak pidana korupsi dan edukasi memerlukan waktu dan harus terus bergerak, berjalan, serta berpindah dari daerah satu ke tempat lain.
“Filosofinya itu dulu. Kalau pak gubernur ingin, tentunya tinggal bagaimana kehadiran KPK di situ, kan nanti ceritanya pendidikan dan penindakan,” ungkap Saut.
Saut juga mengatakan, KPK tentu akan mendukung langkah Pemprov Jabar yang akan membantu KPK mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan korupsi.
“Ini jalan panjang yang kita harus berputar terus. Sekali lagi kalau mau di-copy saya bantu. Teknologinya ga canggih amat, bahkan bekas bus Jakarta-Bandung boleh. Yang penting kalau mogok dia berhenti sambil jelasin korupsi, software-nya sama,” ungkap Saut.
Editor: Maria Christina