Rencana Pembangunan TPST Cicabe Bandung, Warga Minta Kejelasan Kapasitas

BANDUNG, iNews.id - Rencana Pemkot Bandung membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cicabe di Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, menimbulkan pro dan kontra. Hal itu lantaran warga belum mengetahui secara pasti teknis terkait kapasitas TPST.
"Sosialisasi ini sebenarnya masih kurang jelas. Berapa jumlah ton sampah yang akan diolah per hari di TPST ini nantinya. Kita juga belum tahu pasti akan menampung sampahnya dari Bandung Raya atau hanya satu kecamatan," kata Ketua RW 06, Ayi, Kamis (24/8/2023).
Menurut dia, ada enam RW yang akan terkena dampak dari pembangunan TPST tersebut. Di antaranya RW 03, 06, 07, 09, 14, dan 15. Hal tersebut yang membuat masyarakat ingin menunda pembangunan TPST hingga adanya sosialisasi yang jelas dari pemerintah terkait.
"Saya minta tunda dulu sampai ada sosialisasi yang jelas. Sebab, katanya yang namanya TPST itu kan sampahnya sudah dipilah. Kemarin belum ada kejelasannya di TPST Cicabe ini mau sampah jenis apa saja," katanya.
Ayi mengatakan, sebagai mitra Pemkot Bandung, tentu akan mendukung program-program pemerintah. Asalkan semuanya harus dimusyawarahkan terlebih dulu dan ada informasi yang jelas.
"Kita masih tunda dulu pembangunan TPST ini karena banyak informasi yang belum jelas. Selain itu, kontruksi tanahnya labil. Hal yang kami inginkan itu sosialisasi dari dinas terkait, bukan cuma camat dan lurah," tuturnya lagi.
Dia menambahkan, beberapa hari lalu lurah dan camat sudah menginstruksikan kepada seluruh RW di sekitar eks-TPA Cicabe untuk studi banding ke Soreang dan Cicukang. Saat itu dia diwakili Sekretaris RW 06.
"Kata dia (Sekretaris RW 06), memang bagus juga sistem TPST kemarin di Soreang dan Cicukang Holis. Baunya juga cuma di dalam saja, tidak sampai ke luar. Tapi yang namanya warga itu pasti tetap ada yang pro dan kontra. Di sini tugas RW untuk mengumpulkan dan mencari jalan keluar terbaiknya," tutur Ayi.
Setelah kunjungan tersebut, dalam waktu dekat keenam RW yang terdampak juga akan kembali mengadakan rapat untuk menyamakan persepsi. Sebab menurutnya, masing-masing RW pasti memiliki komitmen lain.
"Kita akan rapat biar menyamakan persepsi. Kalau misalnya dikatakan menolak, kita tidak akan mau ikut studi banding kemarin ke Soreang dan Cicukang," ujarnya.
Pun jika ternyata warga sepakat dengan adanya TPST, dia mengatakan, pemerintah harus menyediakan perjanjian hitam di atas putih. Jangan sampai di awal ada banyak janji, tapi ternyata tidak terpenuhi.
Hal itu juga diakui Slamet, Ketua RW 03 Jatihandap. Ia menuturkan, para RW telah berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, forum RW.
"Untuk hasilnya, itu bagaimana nanti saja, saya belum bisa bilang. Kemarin kami juga sudah studi banding ke Soreang dan Cicukang Holis," aku Slamet.
Editor: Asep Supiandi