Ratusan Tukang Gigi se-Jawa Barat Juga Demonstrasi Tolak RKUHP, Ini Alasannya

Ervan David ยท Kamis, 26 September 2019 - 16:09 WIB
Ratusan Tukang Gigi se-Jawa Barat Juga Demonstrasi Tolak RKUHP, Ini Alasannya
Ratusan orang tukang gigi se-Jabar berdemonstrasi menolak RKUHP di depan Gedung DPRD Jabar, Kamis (26/9/2019). (Foto: iNews/Ervan David)

BANDUNG, iNews.id – Ratusan tukang gigi berdemonstrasi ke Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Kamis siang (26/9/2019). Massa yang tergabung dalam Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) tersebut menolak Rencana Undang-Undang (RUU) KUHP karena dinilai merugikan profesi mereka.

Pantauan iNews, massa membawa spanduk serta poster berisi tuntutan mereka. Massa yang datang disambut pengawalan ketat pihak kepolisian yang telah berjaga di pintu gerbang DPRD Jabar.

Dalam aksinya massa menyampaikan alasan mereka mendesak DPR membatalkan RKUHP. Salah satu pasal dalam RUU itu dinilai mengancam profesi tukang gigi, tepatnya pada Pasal 276 ayat 2.

Ratusan orang tukang gigi se-Jabar berdemonstrasi menolak RKUHP di depan Gedung DPRD Jabar, Kamis (26/9/2019). (Foto: iNews/Ervan David)


Pasal 276 ayat 2 tersebut berbunyi, “setiap orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori lima V atau sebesar Rp500 juta.”

Massa dalam orasinya meminta DPR untuk mengkaji ulang serta tidak mencantumkan profesi tukang gigi dalam RKUHP. Sebab, mereka merasa dikriminalisasi dengan rencana undang-undang tersebut dan akan merugikan rakyat.

“Kami minta Pasal 276 ayat 2 itu dibatalkan karena isinya sangat mengebiri pekerjaan kami. Apalagi ada ancaman penjara lima tahun diatur di sana,” kata Ketua STGI Jabar, Zulfikar.

Ratusan orang tukang gigi se-Jabar berdemonstrasi menolak RKUHP di depan Gedung DPRD Jabar, Kamis (26/9/2019). (Foto: iNews/Ervan David)


Zulfikar mengatakan, pihaknya khawatir tafsiran pasal itu akan mengancam profesi mereka sebagai tukang gigi meskipun tidak secara langsung disebutkan. Apalagi pada 2012 lalu, pasal itu sempat diterapkan dan akhirnya banyak usaha tukang gigi ditutup.

“Namun, setelah menang judicial review di MK, pekerjaan kami dilegalkan lag. Berdasarkan putusan MK Nomor 40 tahun 2014 ditegaskan bahwa pekerjaan tukang gigi bukan pekerjaan yang dilarang sehingga kami dilegalkan kembali. Karena itu, kami heran kenapa sekarang muncul lagi,” katanya.

Massa pun diterima oleh perwakilan DPRD Jabar untuk melakukan audiensi. Namun, massa mengancam jika tuntutan mereka tidak diteruskan atau menghapus kan tidak diindahkan maka mereka akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar.

“Kami akan cari siapa orang di belakang ini. Kami minta DPRD Jabar menyampaikan tuntutan kami ke DPR RI. Kami akan terus perjuangkan sampai ini dihapuskan, dibatalkan,” ujarnya.


Editor : Maria Christina