Puluhan Tuna Netra Gelar Aksi di Trotoar, Protes Peralihan Wyata Guna Bandung dari Panti Jadi Balai

Okezone.com ยท Rabu, 15 Januari 2020 - 12:58 WIB
Puluhan Tuna Netra Gelar Aksi di Trotoar, Protes Peralihan Wyata Guna Bandung dari Panti Jadi Balai
Puluhan tuna netra menggelar aksi di trotoar , Rabu (15/1/2020) (Foto: Okezone)

BANDUNG, iNews.id - Puluhan penyandang disabilitas yang mayoritas tuna netra melakukan aksi berdiam diri di depan Wyata Guna Bandung. Mereka meminta status kejelasan nomenklatur Wyata Guna yang awalnya balai menjadi panti.

Hal tersebut berdasarkan kebijakan Kemensos yang mengeluarkan Permensos Nomor 18 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Melalui Permen tersebut, nomenklatur Wyata Guna yang asalnya berbentuk panti menjadi balai.

Perubahan itu berdampak terhadap pelayanan penghuni asrama yang selama ini menghuni Wyata Guna. Puluhan penyandang disabilitas bahkan telah diminta meninggalkan Wyata Guna sejak 21 Juli 2019.

BACA JUGA:

Gudang Pampers di Cirebon Terbakar, Diduga akibat Korseleting Listrik

Sempat Terisolasi Lebih dari Sepekan, Akses ke Desa Cileuksa Sukajaya Bogor Sudah Bisa Dilalui

Akibatnya, sejak Kamis 9 Januari 2020, sebanyak 30 penyandang disabilitas yang merupakan alumni Wyata Guna yang telah mendapat pelayanan dan pelatihan harus meninggalkan tempat yang menjadi naungannya selama ini.

Mendapat instruksi untuk meninggalkan panti, mereka penyandang disabilitas itu melakukan aksi berdiam diri, sejak Selasa (14/1/2020). Mereka meminta kejelasan status.

"Kami harus bagaimana atau apa yang bisa kami lakukan nantinya," kata Ketua Forum Akademisi Luar Biasa Rianto, Rabu (15/1/2020).

Sementara itu, Kepala Balai Wyata Guna Sudarsono mengatakan para penyandang disabilitas yang dikeluarkan merupakan para penerima layanan yang telah melalui fase terminasi. Menurut Sudarsono, terminasi yang dimaksud adalah berakhirnya masa layanan rehabilitasi.

"Dari konteks layanan kami sudah sosialisasikan itu, pelayanan selama enam bulan, ini sesuai peraturan, sehingga kami menjalankan itu (terminasi)," kata Sudarsono.

Menurutnya mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.


Editor : Muhammad Fida Ul Haq