Puan Maharani Soroti 6.000 Warga Purwakarta Kesulitan Air Bersih, Harus Ada Solusi segera

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kondisi sekitar 6.000 warga di Kabupaten Purwakarta, mengalami kesulitan air bersih selama hampir satu bulan terakhir. Terlebih saat ini sebagian wilayah barat pulau Jawa mulai memasuki musim kemarau yang berdampak pada persoalan kekeringan.

Permasalahan kesulitan air bersih di Purwakarta disebabkan adanya kebocoran pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gapura Tirta Rahayu Purwakarta. Bahkan karena sudah satu bulan tak kunjung memberikan air bersih, warga sampai menggeruduk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu. 

Baca Juga

Protes Jalan Rusak, Ratusan Warga Nyalindung Sukabumi Gelar Aksi Long March

"Sudah satu bulan warga di Purwakarta terus mengantre air bersih. Pemerintah harus segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Ini masalah darurat! Karena air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat sehari-harinya,” kata Puan, Senin (12/6/2023).

Ketua DPP PDIP ini mendorong pemerintah mengatasi persoalan air bersih untuk rakyat, terlebih saat musim kemarau saat ini. Dia menekankan, kebutuhan air bersih merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.

Baca Juga

2 Kakinya Ditembak Polisi, Petualangan Pencuri Motor asal Garut Berakhir di Sumedang

Saat ini, warga diberikan solusi sementara dengan dikirimkan truk berisi air bersih untuk didistribusikan selama proses perbaikan pipa saluran air bersih di Purwakarta. Namun solusi tersebut dinilai tidak efektif karena menyusahkan warga sebab harus mengantre air bersih setiap pagi sementara mereka juga harus bekerja, memasak, ke sekolah, dan kegiatan-kegiatan penting lain.

"Warga butuh solusi air bersih segera. Harus diingat, air bersih adalah kebutuhan yang krusial. Dan solusi dari permasalahannya seharusnya tidak semakin membebani masyarakat," ujar Puan.

Baca Juga

Kambing Kurban Bermotif Lafaz Allah Hebohkan Warga Sukabumi, Sempat Ditawar Rp10 Juta

Mantan Menko PMK ini mengingatkan pemerintah pusat untuk mengawal kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam mengatasi pembangunan infrastruktur, termasuk urusan ketersediaan air bersih. Selain itu, kata Puan, terkait juga dengan usaha petani dan peternak maupun nelayan, pembangunan jalan, serta hal-hal lain yang mendukung kesejahteraan rakyat di seluruh penjuru negeri. 

"Pemerintah pasti memiliki kemampuan untuk mengupayakan perbaikan masalah-masalah di pelosok daerah dengan melakukan koordinasi yang proaktif kepada pemerintah-pemerintah di daerah," ujar dia.

Puan juga mengatakan kerja keras pemerintah harus terus digalakkan sehingga progres dapat dirasakan secara signifikan oleh rakyat sampai akhirnya masalah terselesaikan. 

“DPR memahami, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode sudah banyak melakukan perbaikan infrastruktur di seluruh negeri. Namun kita harus menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan negara untuk memastikan pembangunan dilakukan secara merata hingga ke pelosok-pelosok daerah,” tutur Puan.

“Dan kami di DPR siap memberi dukungan peningkatan pembangunan demi kesejahteraan rakyat sesuai tugas dan kewenangan kami,” katanya.

Di sisi lain, Puan kembali menyoroti tercemarnya sungai-sungai di ibu kota sehingga tidak bisa menjadi sumber kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta hanya mampu memenuhi 6 persen kebutuhan air bersih warganya. Sementara 94 persen air yang dipakai warga Jakarta dipenuhi dari Purwakarta dan Tangerang. 

Puan menekankan, untuk mencapai salah tujuan "Sustainable Development Goals" (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, pemenuhan akses air layak harus ditingkatkan menjadi air aman. Persoalan akses air bersih menjadi salah satu isu yang sering dibawa Puan di forum-forum internasional.

"Ketersediaan air bersih yang memadai adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup," ucap Puan. 

Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dengan prinsip-prinsip keadilan, kelestarian, dan keberlanjutan.

"Negara juga harus memastikan penyediaan infrastruktur air yang memadai, termasuk pengembangan sistem penyediaan air, pemeliharaan fasilitas, dan pengelolaan limbah, guna memastikan akses yang luas terhadap air bersih bagi seluruh penduduk," ucapnya.

Editor: Asep Supiandi