Polemik Proyek Dinas Dikuasai Pokir Dewan, Ini Jawaban DPRD KBB

BANDUNG BARAT, iNews.id - Persoalan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menguasai proyek pekerja di dinas, menjadi polemik. Selain jumlahnya fantastis, proyek pokir juga menyebabkan penguasaha lokal gigit jari.

Terkait polemik tersebut, anggota Fraksi PKS DPRD KBB Gumilar mengatakan, usulan pokir DPRD merupakan hasil reses yang dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) yang tidak tercover program pembangunan pemerintah daerah.

Baca Juga

Warga Cimahi dan KBB, Simak 5 Tips dari Kapolres agar Mudik Aman dan Nyaman

"Pokir itu dari hasil reses yang merupakan tugas anggota DPRD dalam menerima aspirasi para konstituen. Lalu diusulkan ke Pemda KBB melalui rapat paripurna." kata Gumilar, Sabtu (8/4/2023).

Menurut dia, pokir yang paling banyak diusulkan masyarakat yakni terkait infrastruktur, bantuan para petani dan peternak, pelaku UMKM, keagamaan dan lain-lainnya. 

Baca Juga

Dilarang Beroperasi, Kusir Delman Padalarang KBB Minta Kompensasi Rp250.000 per Hari

Dari hasil reses, semua itu dapat terangkum menjadi program kerja yang manfaatnya dikembalikan ke masyarakat.

Baca Juga

Harga Kebutuhan Diprediksi Naik Jelang Lebaran, Pemda KBB Bakal Gelar OPM Lagi

Gumilar mengaku tidak tahu pasti program apa saja yang bakal direalisasikan lantaran hal tersebut kembali kepada OPD terkait di Pemda KBB. 

Namun yang pasti Fraksi PKS KBB berharap usulan Pokir yang diajukan pada tahun 2023 ini memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di KBB.

Baca Juga

Anggota Fraksi Demokrat DPRD KBB Pindah Partai, DPC Siapkan PAW

"Tentu pokir juga ada verifikasi oleh pihak Bapelitbangda dan OPD (organisasi perangkat daerah). Untuk memastikan pokir itu selaras dengan renstra, renja, dan RPJMD atau tidak," ujar dia.

Baca Juga

Awas, Maling Beraksi Bakda Sahur, Gasak 2 Unit Motor di Parongpong KBB

Program pokir tersebut, tutur Gumilar, harus melalui tahap penginputan melalui SIPD terlebih dulu. Sebelum program tersebut menjadi rencana kerja (renja) di setiap dinas. Ini dilakukan guna meminimalisasi adanya potensi kecurangan.

Ketua DPRD KBB Rismanto mengatakan, pokir merupakan optimalisasi salah satu dari tiga fungsi legislatif yakni penganggaran. 

"Fungsi dewan salah satunya merupakan budgeting. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat yang belum tercover program pemerintah dapat teranggarkan melalui ini (Pokir)," kata Ketua DPRD KBB.

Editor: Agus Warsudi