Polemik Idul Fitri 2023 Berbeda Hari, Ketua DPD Golkar Jabar: Tetap Jaga Persaudaraan

BANDUNG BARAT, iNews.id - Jatuhnya 1 Syawal 1444 Hjriah atau Hari Raya Idul Fitri 2023 ini memicu polemik dan perbedaan pendapat. Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai perbedaan itu lumrah.

Karena itu, Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily yakin umat Islam di Indonesia bisa menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. 

Baca Juga

Megawati Tak Gelar Open House Idul Fitri, tapi Bertemu Pimpinan Parpol

Pernyataan itu disampaikan pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu saat memberikan sambutan pada Konsolidasi dan Buka Puasa Bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Aula HBS Cimareme Ngamprah, KBB, Selasa (18/4/2023).

“Momentum Ramadhan harus mampu meningkatkan soliditas dan kekompakan kita, baik sebagai kader Partai Golkar maupun sebagai umat Islam. Jika nanti terjadi perbedaan dalam penentuan Idul Fitri, kita tetap harus saling menghormati,” kata Kang Ace.

Baca Juga

Kapan Hari Raya Idul Fitri 2023? Ini Tanggal Lebaran Menurut Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah

Kang Ace menyatakan, umat Islam terutama kader Golkar tidak usah mempersoalkan apakah lebaran itu jatuh hari Jumat (21/4/2023) atau Sabtu (22/4/2023). “Kita harus tetap kompak dan menjaga ukhuwah (persaudaraan),” ujar dia.

Baca Juga

Idul Fitri 1444 H Berpotensi Berbeda, Ini Imbauan Wapres Ma'ruf Amin

Menjaga ukhuwah Islamiyah, tutur dia, harus lebih dikedepankan. Jangan karena perbedaan penentuan tanggal lebaran, agama dan bangsa menjadi terpecah.

“Mari jaga ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah basariah (persaudaraan sesama umat manusia) serta ukhuwah wathoniyah (persaudaraan sebangsa setanah air) kita,” tutur Kang Ace. 

Baca Juga

Libur Lebaran di Lido Lake Resort Jadikan Idul Fitri Super Special, Cek Paket Promonya

Kang Ace berharap semua pihak bisa mentaati apa yang telah diputuskan pemerintahan sebagai jalan tengah untuk menghindari perbedaan pendapat yang terjadi. Namun bila masih terjadi perbedaan pendapat, hal itu tetap harus dihormati.

“Apa yg telah ditetapkan ulil amri (pemerintah) sebaiknya bisa menjadi salah satu mekanisme menghindari perbedaan. Sebab perbedaan pendapat dalam Fikih itu biasa, sesuatu yang biasa terjadi,” ucapnya.

Baca Juga

50 Twibbon Idul Fitri 2023 / 1444 H Gratis, Cocok untuk Rayakan Lebaran di Medsos

Sebab, ujar Kang Ace, dalam kaidah fikih disebutkan keputusan pemerintah itu menjadi jalan untuk menghilangkan silang pendapat. 

Salah satu kaidah fiqih, yaitu, hukm al-haakim ilzaam wa yarfa’u al-khilaal (keputusan hakim atau pemerintah merupakan suatu keharusan dan dapat menghilangkan perbedaan).

“Yarfa’u al-khilaaf ini bisa menjadi pedoman kita semua. Sebab urusan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik (al-maslahah al-‘âmmah) dimana sudah sepatutnya menjadi perhatian bersama agar tetap bisa menjaga kebersamaan dan ukhuwah,” tutur dia.

Kang Ace mengatakan, sejalan pula dengan kaidah lainnya yakni tashorruf al-Imam ala ar-Ra’iyah manuthun bi al-Maslahah’. Kebijakan pemerintah atas rakyat senantiasa didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum.

Hadir dalam kegiatan itu antara lain Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat Dadan Supardan, anggota fraksi dan segenap kader dan fungsionaris Partai Golkar di wilayah itu.

Dalam kegiatan itu, Kang Ace juga memberikan santunan bagi anak yatim yang ada di sekitar lokasi.

Kang Ace menyatakan, Golkar adalah partai yang telah berpengalaman. Bahkan ia menyebut Kabupaten Bandung Barat sempat menjadi lumbung suara partai Golkar di Jawa Barat.

Hal ini diantaranya karena ada faktor dukungan dari para kiai, ulama dan santri yang ada di Bandung Barat. Karena itu, dalam menghadapi Pemilu 2024, Kang Ace berpesan kepada para kader agar tidak menjauhi ulama sebagai penggerak Golkar di tengah umat.

“Tidak ada alasan Golkar tidak menang di Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu mari tetap jaga kekompakan dan soliditas,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.

Kang Ace menilai berbagai dinamika di internal partai telah dilewati. Sehinga saatnya Golkar di Kabupaten Bandung Barat bisa menang minimal dua kursi setiap dapil. 

“Saatnya kita membuktikan ideologi  karya kekaryaan kita di masyarakat. Tidak mau berkarya tidak mau beramal soleh jangan ada di Partai Golkar,” tutur dia.

Editor: Agus Warsudi