Persis Minta Polisi Usut Perusuh Bitung, Sebut Pendukung Israel Tindakan Makar 

BANDUNG, iNews.id - Pengurus Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) menyayangkan dan meminta aparat kepolisian mengusut kerusuhan yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara, yang menelan korban jiwa. Persis menyebutkan, dukungan terhadap Israel dan melawan dukungan terhadap Palestina adalah makar. 

Wakil Ketua Umum PP Persis Atip Latipulhayat, meminta pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. 

Baca Juga

Banjir Rendam Perumahan Bumi Citra Indah 2 Cipatik KBB, Warga Mengungsi ke Masjid

"Pemerintah harus menindak tegas para provokator dan para pelaku sesuai hukum yang berlaku. Mereka jelas melawan sikap resmi negara yang mendukung Palestina. Artinya itu tindakan makar," ujar Atip di Bandung. 

Atip melihat kasus kerusuhan di Bitung merupakan upaya provokasi yang sangat jelas. Sehingga, menimbulkan kerusuhan. "Pemerintah harus segera mengusut dan memberikan tindakan tegas pada pelaku provokator," katanya.

Baca Juga

Taruna-Taruni SMA Pelita Nusantara Long March Siliwangi 494,4 Km dari Yogyakarta hingga Bandung

Provokasi dan tindakan yang memicu kerusuhan merupakan perlawanan terhadap sikap resmi pemerintah Indonesia, yakni anti Isreal dan tidak mendukung penjajahan oleh Israel. 

"Semua bentuk dukungan terhadap Israel, itu melawan kebijakan pemerintah kita yang jelas-jelas anti penjajahan," katanya.

Baca Juga

Banjir Bandang Terjang Aliran Waduk Saguling KBB, 100 KJA Rusak 10 Ton Ikan Mati

Pernyataan sikap Pimpinan Pusat Persatuan Islam itu merupakan hasil Musyawarah Kerja Nasional PP Persis. 

Musyawarah itu membahas sikap Persis atas isu Palestina dan isu Pemilu 2024.

Kerusuhan di Bitung terjadi, Sabtu (25/11). Dua kelompok massa, yakni massa pro Israel dan massa pro Palestina, bentrok, membuat satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka.

Atip menegaskan, Persis mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk bisa merdeka. Karena, mereka berhak atas tanah yang diduduki secara paksa dan ilegal oleh Zionis Isreal.

"Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah Indoensia membela rakyat Palestina. Sumbangan kemanusiaan juga telah disampaikan, baik dari anggaran pemerintah maupun rakyat Indonesia," katanya.

Prof H Atip mengakui pemerintah sudah bergerak optimal dari sisi konstitusional dan diplomasi. Namun, itu saja ternyata belum cukup dan perlu ditingkatkan dalam bentuk dukungan yang lebih konkret.

"Karena itu, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk merealisasikan terbentuknya pasukan perdamaian dari negara-negara Islam di dalam OKI.  Ini harus dilakukan karena Israel tidak pernah menggubris jalur diplomasi," tuturnya.

Langkah lain, kata dia, pemerintah harus mendorong negara-negara di OKI melakukan embargo ekonomi. Semua potensi ekonomi negara-negara Islam bisa dimaksimalkan. 

Editor: Asep Supiandi