Pascaisu Dipanggil KPK, Kantor Pemda KBB Sepi dan Bupati Belum Ngantor

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pascaisu Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aktivitas di Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, sepi sepanjang Rabu (11/11/2020). Bupati pun tidak ngantor di gedung utama lantai tiga.

Pantauan di lokasi, tidak banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beraktivitas di gedung utama. Jika biasanya terlihat hidup, namun sepanjang Rabu pagi hingga sore, suasana kantor sangat sepi.

Baca Juga

Penambahan Kasus Harian Covid-19 Jabar Tertinggi di Indonesia, Ini Kata Kadinkes

Sebagian ASN ada yang beralasan sedang Work From Home (WFH) sehingga tidak datang ke kantor. "Saya sedang WFH jadi kebetulan hari ini tidak ke kantor," kata seorang pejabat di lingkungan Setda KBB.

Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda KBB Agus Ganjar mengatakan, Bupati Aa Umbara hari ini memang tidak ada jadwal kegiatan di kantor. Berdasarkan informasi, Bupati sedang tahap pemulihan pascacheck up kesehatan pada Selasa (10/11/2020).

Baca Juga

Naik 668 Kasus, Jabar Nomor 1 Penambahan Terbanyak Pasien Corona se-Indonesia

"Agenda Bupati hari ini tidak ada. Kami pun tidak menerima tembusan (agenda). Informasi, Bupati sedang pemulihan pascacheck up," kata Agus Ganjar.

Sementara itu, Usep Sukarna, adik Bupati Aa Umbara Sutisna, menuturkan, kakaknya ada di kediamannya. Bupati tidak melakukan aktivitas karena kondisi kesehatan sedang kurang baik. "Kemarin check up oleh dokter pribadi karena kurang sehat. Hari ini full istirahat di rumah," tutur Usep.

Baca Juga

Lawan Wabah Covid-19, Wakapolda Jabar Luncurkan Pengusaha-Karyawan Tohaga Lodaya

Disinggung mengenai adanya informasi soal pemeriksaan Aa Umbara oleh KPK, Usep enggan berkomentar. Dia mengaku tidak tahu menahu soal hal tersebut. "Saya gak tahu, gak akan komentar. Kakak saya hari ini ada di rumah, sedang istirahat," ujar dia.

Simpang siur mengenai informasi jika Bupati Aa Umbara diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum menemui kejelasan. Hanya memang informasi soal itu santer beredar di kalangan ASN di lingkungan Pemda dan masyarakat KBB. Ini yang membuat berbagai pihak akhirnya bertanya-tanya.