Palsukan Dokumen Tanah Pemkot Bandung, Dua Terdakwa Dituntut 2 dan 2,5 Tahun Penjara

BANDUNG, iNews.id - Perkara pemalsuan dokumen tanah milik Pemkot Bandung memasuki babak baru. Dalam sidang, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut dua terdakwa Lukmanul Hakim 2 tahun dan Ari MS Hidaya Faber dihukum 2,5 tahun penjara.

Tuntutan itu dibacakan tim JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (23/3/2021). 

Baca Juga

Pakar ITB: Indonesia Boros, 50 Persen Air Terbuang Sia-sia 

"Menuntut terdakwa Lukmanul Hakim dua tahun pidana penjara dan terdakwa Ari MS Hidayat Faber dengan pidana penjara dua tahun enam bulan," kata jaksa.

Dalam surat dakwaan terungkap, terdakwa Ari MS Hidayat Faber mengaku sebagai ahli waris. Sedangkan terdakwa Lukmanul Hakim mengaku sebagai kuasa ahli waris. 

Baca Juga

Penutupan Jalan di Bandung Bakal Direvisi, Disesuaikan dengan Operasional Pelaku Usaha

Terdakwa Lukmanul Hakim ditunjuk Ari MS Hidayat Faber mengurus surat kepemilikan tanah selaku ahli waris Gerald Tugo Faber. Atas tindakan itu, JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 264 (1) KUHP juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga

Ibu Hamil Disiksa Pria Tak Dikenal di Dalam Gang, Perutnya Ditinju 

Dalam persidangan itu, Eggi Sudjana, penasehat hukum terdakwa Ari MS Hidayat Faber menanyakan mana dokumen kepemilikan tanah yang asli dan palsu. 

Menurut Eggi, dari saksi yang dihadirkan, tidak ada yang mengatakan bahwa dokumen kepemilikan tanah yang dijadikan barang bukti merupakan dokumen palsu. 

Baca Juga

PPKM Kota Bandung Diperpanjang , Salon dan Arena Bermain Anak Boleh Buka

Menanggapi hal itu, majelis hakim minta agar hal tersebut dituangkan dalam nota pembelaan. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Yuswardi SH akan dilanjutkan pada 6 April dengan agenda penyampaian nota pembelaan.

Baca Juga

Simak 5 Fakta Ustaz Gondrong Pengganda Uang Pakai Jenglot di Bekasi

Sementara itu, dalam persidangan 13 Oktober 2020 lalu di PN Bandung, saksi Dindin Syarifudin dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung menegaskan, sejak 1918, tanah yang berada di daerah Kiaracondong itu telah dikuasi oleh Gemeente Bandung (Pemerintahan Bandung) yang kini disebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. 

Pada 1937, kata Didin, Pemkot Bandung memiliki surat kepemilikan eigendom verponding. Kemudian, pada 1992 Pemkot Bandung mengajukan surat sertfikat kepemilikan tanah kepada Kantor BPN Kota Bandung. Tanah tersebut, telah dikuasai Pemkot Bandung sejak zaman Belanda.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Bandung Bambang Suhari mengatakan, bagi Pemkot Bandung, kemenangan atas kasus ini sangat penting agar ke depan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah atas tanah. Apalagi tanah itu secara legal dikuasai dan dimiliki oleh Pemkot Bandung.

Editor: Agus Warsudi