P4KBB Laporkan Dugaan KKN di KBB, Minta KPK dan Menko Polhukam Mahfud MD Turun Tangan

BANDUNG BARAT, iNews.id - Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan KBB (P4KBB) melaporkan sejumlah dugaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Pemda KBB ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/5/2023). P4KBB meminta KPK dan Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan.

Perwakilan massa P4KBB yang berjumlah sekitar 250 orang dan berasal dari berbagai unsur elemen, seperti aktivis mahasiswa, pejuang pemekaran, pengusaha, dan masyarakat umum, itu juga melakukan aksi unjul rasa di gedung KPK. 

Baca Juga

5 Pelajar Hunus Senjata Tajam dan Hendak Tawuran Ditangkap Polisi di Cikalongwetan KBB

Mereka menuntut dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Bupati Bandung Barat Hengki Kurnaiwan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN di Pemda KBB. 

"Dugaan praktik jual beli jabatan dalam rotasi dan mutasi telah menjadi perhatian masyarakat KBB. Karena itu, untuk menghindari bola liar dan isu yang terus berkembang, KPK diminta segera menindaklanjuti," kata Ketua P4KBB Yacob Anwar Lewi. 

Baca Juga

Penerima PKH di KBB Didorong Berdaya secara Ekonomi melalui P2K2 

Yacob Anwar Lewi menyatakan, P4KBB dan para aktivis menuntut KPK segera turun tangan demi menyelamatkan roda pemerintahan di KBB. 

Baca Juga

Tekad Kuat, Warga KBB Berusia 103 Tahun Semangat Berhaji ke Tanah Suci

Selain itu pihaknya juga menuntut pemeriksaan atas dugaan penggunaan anggaran tahun 2022 dan penyelenggaraan Bupati Cup menjadi HK Cup dengan menelan biaya APBD Rp1,6 miliar.

Serta dugaan praktik jual beli jabatan Sekda dan protes rotasi mutasi pejabat KBB, rekap visi misi bupati yang tidak sesuai dengan RPJMD berjumlah Rp206 miliar, serta dugaan praktik gratifikasi, dan KKN dalam berbagai proyek pembangunan di KBB. 

Baca Juga

Bawaslu Dorong Masyarakat KBB Berani Lapor Kecurangan Pemilu

Aparat penegak hukum dan KPK harus mengusut tuntas semua dugaan praktik KKN di KBB. 

Yacob Anwar Lewi yang juga tokoh dan saksi pemekaran KBB mengaku sangat sedih melihat kondisi KBB saat ini yang tidak terurus secara proporsional dan profesional.

Baca Juga

Antisipasi Dampak El Nino, DKPP KBB Petakan Wilayah Rawan Kekeringan

"Kami juga meminta ke Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam untuk membantu masyarakat KBB atas munculnya berbagai kasus yang ada di KBB," ujar Yacob Anwar Lewi. 

Sebelumnya terkait pelaporan ke KPK, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan berpendapat bahwa pelaporan itu sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat. 

"Perlu saya sampaikan, pelaporan ke KPK itu bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah. Ini bentuk peran aktif masyarakat dalam pengawasan," kata Bupati Bandung Barat.

Editor: Agus Warsudi