Ombudsman Jabar Sebut Ada Potensi Layanan Rutan Kebonwaru Tidak Sesuai Prosedur 

BANDUNG, iNews.id - Ombudsman Jabar melakukan inspeksi mendadak di Rutan Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru. Hasil sidak, Ombudsman Jabar menyebut ada potensi pelayanan di Rutan Kebonwaru tidak sesuai prosedur. 

Sidak dilakukan Ombudsman Jabar setelah viral unggahan foto kamar tahanan mewah dengan berbagai fasilitas terlarang. 

Baca Juga

Imbas Isu Kamar Tahanan Mewah, Rutan Kebonwaru Bandung Disidak

Dalam kamar itu, seorang napi tidur di atas kasur empuk lengkap dengan peralatan elektronik, seperi handphone, speaker aktif, dispenser, dan lain-lain.

Unggahan foto itu menyebutkan, kamar mewah berada di Rutan Kebonwaru Bandung.

Baca Juga

Perempuan Gendong Anak Selundupkan Narkoba dalam Odol ke Rutan Kebonwaru Bandung

"Berdasarkan kunjungan di Rutan Kelas I Bandung, Kepala Perwakilan mencatat terdapat potensi penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan alur/prosedur," kata Kepala Ombudsman Jabar Dan Satriana dalam keterangan resmi.

Dan Satriana menyatakan, Ombudsman Jabar mencatat sejumlah alasan mengapa pelayanan di Rutan Kebonwaru bisa bermasalah. 

Baca Juga

Kemenkumham Jabar Klarifikasi Isu Fasilitas Mewah Tahanan di Rutan Kebonwaru Bandung

Selain personel, Ombuds manJabar  juga mencatat keterbatasan sarana pengawasan Rutan Kebonwaru menjadi penyebab masalah dalam pelayanan.

Baca Juga

Diduga Tersedia Fasilitas Mewah di Rutan Kebonwaru Bandung, Ada Ponsel dan Akuarium

"Antara lain disebabkan faktor keterbatasan personil maupun keterbatasan pemanfaatan sarana pengawasan," ujar dia.

Ombudsman mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jabar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan khususnya di Rutan Kebonwaru.

Baca Juga

2 Tersangka Korupsi Dana KUR Mikro Rp5 Miliar Dijebloskan ke Rutan Kebonwaru Bandung

Ombudsman Jabar menyiapkan empat rekomendasi kepada Kanwil Kemenkumham Jabar untuk melakukan pembenahan di Rutan Kebonwaru Bandung.

Keempat rekomendasi itu antara lain, petama, tingkatkan penerapan SOP petugas dan memperkuat pengawasan internal secara berjenjang. 

Kedua, perbaiki pengelolaan pengaduan terhadap kegiatan yang berindikasi pelanggaran disiplin dan aspirasi dan kritik atau aduan terkait pelayanan publik di lapas dan rutan se-Jabar.

"Ketiga, optimalkan pemanfaatan tekonologi dan komunikasi digital dalam pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan. Keempat, kembangkan pelayanan khusus bagi warga binaan berkebutuhan khusus dan lanjut usia," tutur Dan Satriana.

Editor: Agus Warsudi