Mendagri Persilakan Ijtima Ulama Bentuk Kelembagaan Formal

Antara ยท Selasa, 06 Agustus 2019 - 15:00 WIB
Mendagri Persilakan Ijtima Ulama Bentuk Kelembagaan Formal
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Dok iNews).

SUMEDANG, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, tidak melarang pembentukan lembaga Ijtima Ulama IV. Ini menjadi keinginan sejumlah ulama serta tokoh agama untuk menguatkan peranan mereka secara formal.

Tjahjo mengatakan, undang-undang mengatur hal tersebut. Setiap orang berhak untuk berkumpul dan berserikat. Jadi, keinginan Ijtima Ulama dinilai sah-sah saja.

"Kalau ada sekelompok warga negara Indonesia yang ingin berhimpun ya silakan," kata Tjahjo di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar) Selasa (6/8/2019).

Menurut dia, bila Ijtima Ulama ingin menjadi sebuah lembaga atau organisasi masyarakat (ormas), mereka harus mengikuti prosedur yang ada. Yakni, mendaftar melalui akta notaris, langsung ke Kemenkumham atau Kemendagri.

Menurut dia, siapapun berhak untuk mendaftarkan sebuah lembaga karena termasuk ke dalam hak setiap warga negara.

"Bisa lewat akta notaris, bisa lewat Kemenkumham mendaftarnya bisa lewat Kemendagri, sah-sah saja," ujarnya.

Salah satu poin Ijtima Ulama IV adalah dibentuknya sebuah kelembagaan untuk menjadi wadah musyawarah antara habaib dan ulama serta tokoh istiqomah.

Poin lainnya, meminta seluruh ulama dan umat untuk memperjuangkan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Mekkah, Arab Saudi ke Indonesia.

"Menghentikan agenda pembubaran ormas Islam, serta stop kriminalisasi ulama maupun persekusi dan serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan," ujar Yusuf Martak, penanggung jawab Ijtima Ulama IV.


Editor : Andi Mohammad Ikhbal