Luhut Soroti Keramba Jaring: Bukan Tidak Boleh, tapi Harus Sesuai Daya Tampung

PURWAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator Bidan Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan soroti persoalan Keramba Jaring Apung (KJA) di sepanjang aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Luhut menegaskan, KJA bukan tidak boleh, namun harus sesuai dengan daya tampung dari perairan itu sendiri. 

"Lebih dari itu mohon maaf, karena enak di kalian tidak enak ke orang lain. Pengaturan ini harus kita sepakati bersama (KJA)," ucap Luhut saat mengunjungi Waduk Jatiluhur, Purwakarta, beberapa waktu lalu. 

Baca Juga

Fakta Baru Kasus Duel Berdarah di Garut Terkuak, Uang Rokok Disebut

Kementeriannya mengapresiasi atas penanganan Citarum Harum. Semua sektor saling terlibat membantu agar program tersebut  ada kemajuan. 

Dalam kunjungan kerja Menkomarves diawali dengan meninjau lokasi IPAL Bojongsoang, Kolam Retensi Andir, dan Waduk Jatiluhur guna meninjau KJA dan eceng gondok. 

Baca Juga

Sempat Dibantu Warga Dorong Angkot Curian, Residivis di Sukabumi Diteriaki Maling

Di bagian lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang ikut serta dalamrombongan menyebutkan, selama ini kementeriannya melalui UPT Balai Riset Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Jatiluhur telah mengembangkan KJA ramah lingkungan. Dengan sistem manajemen air resirkulasi terintegrasi yang diberi nama KJA Smart, melalui integrasikan budi daya ikan dengan tanaman. 

“Kami telah memberikan dukungan kegiatan perikanan berkelanjutan di DAS Citarum dan pendampingan teknis budi daya ikan, monitoring dan pemberian bantuan bagi pembudi daya yang beralih profesi dan pemberian bantuan sarana budi daya bioflok,” ucap Sakti Wahyu Trenggono. 

Baca Juga

Truk Tangki Pengangkut 2.000 Liter Pertamax Terguling di Sukabumi, Sopir Kritis

Selain itu, menurutnya, langkah lain yang bisa dilakukan moratorium budi daya ikan di KJA selama periode waktu tertentu. kemudian dilakukan perbaikan produktivitas perairannya. 

Setelah produktivitas perairan pulih, maka kegiatan budi daya dapat dilakukan kembali dengan dilakukan penataan yang lebih ramah lingkungan dan pengawasan dan lebih ketat.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Tirta II Imam Santoso mangataka, Jasa Tirta II secara rutin melaksanakan operasi dan pemeliharaan serta konservasi Wilayah Sungai (WS), waduk, bendungan, bendung, dan DAS. 

Lain halnya dengan Gubenrnur Jawa Barat, menurutnya permasalahan penanganan KJA di tiga waduk kaskade (Saguling, Cirata dan Jatiluhur) perlu arahan dari Pemerintah Pusat untuk kepastian jumlah ideal masing-masing waduk. 

"Problem KJA adalah ada perekonomian rakyat tapi tempatnya tidak memadai. Kita sama-sama cari solusi agar volume ekonomi dipertahankan tetapi manajemen lingkungan tetap diseimbangkan. Sesuai konsep gotong-royong yang selama ini diadopsi dalam program Citarum Harum,” kata Ridwan Kamil.

Editor: Asep Supiandi