Lockdown 731 RT di Jabar, Ridwan Kamil: Butuh Dana Rp2,5 Miliar per Hari
BANDUNG, iNews.id - Provinsi Jawa Barat menyiapkan pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat tingkat RT yang rencananya dimulai pada 2-20 Juli 2021 mendatang. Untuk melaksanakan lockdown di 731 rukun tetangga (RT), Jabar butuh dana Rp2,5 miliar per hari.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, berdasarkan sebaran kasus Covid-19 di Jabar, PPKM Mikro Darurat atau yang lebih dikenal dengan istilah lockdown tingkat RT itu rencananya akan diberlakukan di 731 RT berstatus zona merah Covid-19 yang tersebar di Jabar.
"Rencananya akan ada sekitar 730-an RT di Jabar yang sedang dianalisis. Apakah (lockdown tingkat RT) efektif menahan penularan Covid-19 (atau tidak)," kata Ridwan Kamil dalam jumpa pers yang digelar secara virtual, Rabu (30/6/2021).
Kang Emil sapaan akrab Gubernur Jabar, perhitungan yang telah dilakukan Pemprov Jabar, kebutuhan anggaran logistik untuk pelaksanaan lockdown tingkat RT tersebut mencapai Rp3,5 juta per hari per RT.
Asumsinya, ujar Kang Emil, setiap satu RT memiliki 100 kepala keluarga (KK), penduduk miskin 30 persen, dan relawan tracing sebanyak lima orang.
Anggaran sebesar Rp3,5 juta tersebut akan digunakan untuk kebutuhan makan keluarga, honor relawan, alat pelindung diri (APD) relawan, disinfektan, pemenuhan sarana cuci tangan, masker, hingga vitamin bagi relawan.
"Jadi, kami (Pemprov Jabar) sudah menghitung kalau sudah mau me-lockdown satu RT, dengan jumlah KK rata-rata di Jabar, per RT butuh dana sekitar Rp3,5 juta per hari," ujarnya.
Kemudian, jika dikalkulasikan dengan jumlah RT yang akan di-lockdown, 731 RT, tutur Kang Emil, total anggaran yang dibutuhkan mencapai hampir Rp2,5 miliar per hari.
Dengan besaran anggaran yang dibutuhkan, tutur Kang Emil, Pemprov Jabar segera merumuskan pembagian pemenuhan anggaran tersebut, mulai sumber kas kelurahan, pemerintah kabupaten atau kota, hingga pemerintah provinsi, dan pusat.
"Intinya biaya berjenjang dan dikonsultasikan. Apakah pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam pembiayaan jika ada PPKM mikro. Yang kami ketahui, ketahanan anggaran itu satu RT kurang lebih butuh Rp3 jutaan (per hari). Kalau ada 730-an RT di Jabar Rp2,5 miliar per hari," tutur Kang Emil
Gubernur Jabar mengatakan, kebijakan lockdown atau PPKM Mikro Darurat di level provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski sudah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran, kebijakan lockdown tingkat RT hingga saat ini belum berjalan.
"Lockdown di level RT dan RW tidak dan belum di level kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau lockdown sudah dilakukan, semua orang tidak boleh pergi. Urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT dan RW sampai level kelurahan, camat, bupati, baru ke gubernur, dan presiden," ucap Gubernur.
Kang Emil menyatakan, sebelum PPKM Mikro Darurat diberlakukan, Pemprov Jabar saat ini tengah fokus pada sistem tracing. Nanti, setiap RT wajib menyetorkan satu nama pelacak Covid-19. "Mereka segera dilatih dan bertugas untuk melacak kontak erat yang terpapar Covid-19 untuk dites," ujar Kang Emil.
Dia memastikan Pemprov Jabar terus berupaya memperkuat ruang isolasi terpusat di desa dan kelurahan, termasuk isolasi non-rumah sakit bagi pasien tanpa gejala dan bergejala ringan.
Kemudian, pusat pemulihan bagi pasien Covid-19 yang akan sembuh setelah mendapat penanganan dan perawatan di rumah sakit pun terus diperkuat, agar tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 di Jabar dapat ditekan. "Kami sedang coba menurunkan BOR dengan memperbanyak ruang isolasi di desa dan pusat pemulihan," tuturnya.
Kang Emil mengatakan, kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Jabar kini sudah ditambah sekitar 2.000 tempat tidur. Penambahan kapasitas akan dilakukan hingga 60 persen dari total kapasitas rumah sakit di Jabar yang mencapai 54.000 unit.
"Kami total 54.000 tempat tidur di seluruh RS di Jabar. Saat ini yang digunakan untuk Covid-19 ada 14.000. Strateginya akan dinaikkan hingga maksimal 60 persen atau sekitar 16.000 tempat tidur," ucap Kang Emil. agung bakti sarasa
Editor: Agus Warsudi