KSP Turun Tangan Mediasi Polemik Penghuni Gedung Wyata Guna Bandung

Sindonews.com ยท Rabu, 22 Januari 2020 - 17:04 WIB
KSP Turun Tangan Mediasi Polemik Penghuni Gedung Wyata Guna Bandung
Puluhan tuna netra menggelar aksi di trotoar , Rabu (15/1/2020) (Foto: Okezone)

BANDUNG, iNews.id - Tenaga Ahli Hukum dan HAM dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Sunarman Sukamto mendatangi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/1/2020). Kedatangannya untuk menemui para siswa di Wiyata Guna yang terdampak dari perubahan fungsi lembaga itu dari panti menjadi balai.

"Jadi kita ingin mendengarkan sebanyak-banyaknya informasi fakta di lapangan dari berbagai pihak termasuk dari temen-temen (disabilitas) yang sempat melakukan mempertahankan haknya," kata Sunarman Sukamto.

Maman, sapaan akrab Sunarman, mengapresiasi telah adanya kesepahaman usulan dari siswa di Wyata Guna. Dengan begitu permintaan dari mereka yang terdampak peralihan fungsi panti menjadi balai ini, dapat segera terwujudkan.

"Tapi yang jelas kita apresiasi sudah ada kesepahaman supaya nanti permintaan teman-teman kesepahaman ini segera di wujudkan pemberian haknya karena itu yang jelas haknya tidak boleh diabaikan," katanya.

BACA JUGA:

Tuna Netra Alumni Wiyata Guna Bandung Akan Dipindah ke Cimahi

Pemprov Jabar Janji Fasilitasi Tuna Netra Alumni Wyata Guna Bandung

Maman mengatakan, setelah dari pertemuan ini, mereka akan melihat kebijakan yang sudah ada. Namun mereka memastikan, jika hak pendidikan dan hak sosial para penyandang disabilitas tidak terabaikan.

"Kita akan lihat lagi kebijakan yang sudah ada. Yang jelas hak teman-teman jangan diabaikan hak pendidikan dan hak sosial yang lain," ucap dia.

Sementara Ketua Forum Akademisi Pendidikan Luar Biasa, Riyanto yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut menuturkan, selama pertemuan berlangsung mereka membahas pelaksanaan mediasi dari peserta didik yang terdampak dengan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang sebelumnya menjadi usulan kesepahaman.

"Yah tadi kita sesuai dengan perjuangan selama lima hari empat malam kita tidur di depan kita tadi lebih menegaskan biar janji staf kementrian itu yang katanya mau menemukan kami mau mediasi kami dengan pak Mensos biar cepat dilaksanakan," tuturnya.

Pada kesempatan itupun, ada beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya menuntut pencabutan Permensos Tahun 2018 serta pemulihan tempat Wyata Guna.

"Biar adik-adik kami masih bisa sekolah disini enggak perguruan tinggi itu aja tadi," kata dia.

Kemensos mengeluarkan Permensos Nomor 18 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Melalui Permen tersebut, nomenklatur Wyata Guna yang asalnya berbentuk panti menjadi balai.

Perubahan itu berdampak terhadap pelayanan penghuni asrama di Wyata Guna. Puluhan penyandang disabilitas diminta meninggalkan Wyata Guna sejak 21 Juli 2019.

Kamis 9 Januari 2020, sebanyak 30 penyandang disabilitas yang merupakan alumni Wyata Guna yang telah mendapat pelayanan dan pelatihan harus meninggalkan tempat yang menjadi naungannya selama ini. Setelah diprotes, akhirnya mereka diizinkan tinggal.


Editor : Muhammad Fida Ul Haq