Kritik Guru Besar ke Jokowi Dituding Politis, Dosen Unisba: Anggap Saja Angin Lalu

BANDUNG, iNews.id – Banjir kritik terhadap Presiden Jokowi dari akademisi, dosen, dan guru besar berbagai perguruan tinggi terkait matinya demokrasi dan penyelewengan kekuasaan dituding sejumlah pihak bermuatan politis.

Menanggapi hal itu, dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung (Unisba), Fadhli Muttaqien menegaskan  kritik yang dilakukan oleh para akademisi dan guru besar merupakan gerakan yang sangat benar untuk menjaga nilai-nilai demokrasi atau menjaga etika demokrasi.

Baca Juga

Guru Besar UI Geram soal Tudingan Kritik Kampus ke Jokowi Diorkestrasi: Pemikiran Dangkal

“Karena memang kampus sebagai satu lembaga pendidikan yang memproduksi kebenaran dan kampus sebagai kompas kebenaran sudah selayaknya memberikan masukan pada bangsa dan negara ini, sebagai fungsinya untuk tetap memastikan negara kita tetap di jalan demokrasi yang seharusnya,” ujar Fadhli, Kamis (8/2/2024). 

Terkait kampus yang tidak melibatkan strukturalnya seperti rektor, menurut Fadhli hal tersebut memiliki kepentingan lain mengenai administrasi kampus. Dan hal tersebut tidak usah menjadi problema. Pasalnya, masih ada substansi lain dari gerakan para guru besar ini.

Baca Juga

Kritik Tak Direspons Pemerintah, Guru Besar UB Ingatkan Potensi Reformasi Jilid 2

“Itu terkait kepentingan dari kampus tersebut, artinya kampus berada di bawah Kemendikbud ristek bahwa anggaran harus mengenai hal-hal administrasi kampus kan berada dibawah kementerian dan kementerian berada dibawah presiden artinya ada kepentingan yang harus dijaga,” ujarnya.

“Hal ini menjadi wajar, tidak harus menjadi problem atau simbol kalau ini gerakannya perorangan. Menurut saya yang menjadi substansi adalah untuk agar bangsa kita tetap berada di jalur demokrasi yang benar dan berada dalam etika demokrasi yang baik,” sambung dia. 

Menurutnya, jika sebuah kekuasaan atau wilayah politik tidak dituntut untuk oleh value intelektual, maka bangsa Indonesia akan terjerumus ke dalam lahat kezaliman.

“Kan ini yang menjadi satu kekhawatiran, ketika politik tidak dituntut untuk oleh value intelektual yang ada dituntun hanya oleh gerakan kekuasaan, yang nantinya bisa menjerumuskan bangsa kita ke liang lahat kezaliman,” jelasnya.

Adapun terkait pro dan kontra yang datang dari berbagai politikus, menurut Fadhli hal tersebut dianggap wajar dan tidak perlu dihiraukan. Lebih penting dari hal tersebut, kata Fadhli, yaitu mempertahankan bangsa untuk tetap berada di jalur demokrasi yang benar.

“Anggap saja sebagai angin lalu. Bahwa setiap gerakan kebenaran selalu ada perlawanan dari gerakan yang salah. Kalau kampus dianggap sebagai partisan atau tidak partisan atau terafiliasi tidak terafiliasi, itu lain hal, yang penting kampus tetap menjaga nilai-nilai kebenaran dan tetap jadi kompas kebenaran untuk negara,” beber Fadhli yang juga mantan Presiden Mahasiswa Unisba tersebut.

Fadli juga mengatakan, jika gerakan ini tidak juga menjadi sentilan untuk para petinggi negara, artinya kampus dan para guru besar tidak dianggap penting dan hanya mementingkan wilayah politik saja.

“Kalau gerakan kampus ini tidak juga disadari oleh oleh para pemimpin pemerintahan, artinya pemerintah Jokowi atau pemerintahan pada rezim ini tidak menganggap penting faktor intelektual. Artinya, kampus tidak dianggap penting, guru besar tidak dianggap penting, yang dianggap penting hanya yang ada di wilayah politik dan kekuasaannya saja,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki