KPU-Bawaslu 2022-2027, Farhan: Wajib Realisasikan Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2024
BANDUNG, iNews.id - Fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di DPR dijadwalkan berakhir hari ini. Mereka yang terpilih mengemban tugas meningkatkan kualitas pemilu, menjauhi korupsi, dan merealisasikan keterwakilan perempuan.
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan, komisioner terpilih periode 2022-2027 ini wajib mampu merealisasikan keterwakilan anggota perempuan dan pemanfaatan teknologi dalam pemutakhiran data pemilih, penghitungan dan pemantauan hasil Pemilu dan Pilkada 2024, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan.
Bahkan, Pemilu 2024 yang berdekatan jadi penekanan agar kasus kematian penyelanggara pemilu yang kelelahan pada 2019 tak terulang. Pemilu legislatif dan Pemilihan Pesiden ditetapkan pada Rabu 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada jatuh pada Rabu 27 November 2024.
"Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan sebelumya. KPU periode 2022-2027 harus merevisi sistem rekrutmen petugas KPPS agar jumlahnya cukup untuk saling melapis pekerjaan dan sistem penghitungan menggunakan teknologi digital yang aman dan efisien," kata M Farhan, Kamis (172/2022).
M Farhan menyatakan, temuan kasus korupsi di KPU beberapa waktu lalu, jadi penekanan agar tak terulang. Seperti diketahui, eks komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina terbukti menerima suap 19.000 Dolar Singapura dan 38.350 Dolar Singapura atau setara Rp600 juta dari Saeful Bahri.
Suap itu mereka terima terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan eks calon legislatif PDIP Harun Masiku.
"Untuk itu, penyelenggara pemilu dan pilkada yang terpilih dalam proses seleksi kali ini haruslah figur-figur yang memiliki kemampuan dan integritas mumpuni. Karena, kualitas pemilu tak terlepas dari kualitas para penyelenggaranya," ujarnya.
Sebanyak 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang diajukan Presiden ke DPR, tutur M Farhan, merupakan figur terbaik yang melewati berbagai proses seleksi yang dilakukan tim yang dibentuk pemerintah.
Farhan menekankan para komisioner untuk berinovasi pada tingkat partisipasi pemilih sebagai upaya menjaga legitimasi hasil Pemilu dan Pemanfaatan media digital untuk sosialisasi dan edukasi.
"Kita juga berharap anggota KPU dan anggota Bawaslu terpilih benar-benar memperhatikan kuota keterwakilan perempuan, tidak hanya 30 persen calon tetapi yang terpenting adalah mencapai 30 persen dari anggota terpilih," tutur Farhan.
Sementara itu, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah optimistis KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik meski akan menghadapi banyak kerumitan karena digelar serentak.
"Pemilu 2024 sangat kompleks, karena dalam waktu yang sama juga digelar pilkada serentak. Tapi pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik," kata Juri.
Mantan Ketua KPU RI itu menilai, sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar. Untuk itu, profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.
"Terutama pada tingkat paling bawah, yakni, petugas di tempat pemungutan suara (TPS), PPS (panitia pemungutan suara) dan PPK (panitia Pemilihan kecamatan). Sebab persoalan dalam pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan," ujarnya.
Editor: Agus Warsudi