KPK OTT di Cianjur, Kantor Bupati Rivano dan Disdik Sepi Aktivitas

CIANJUR, iNews.id – Suasana Kantor dan Rumah Dinas Bupati Cianjur terlihat sepi pasca-operasi senyap atau tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Irvan Rivano Muchtar dan lima pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik), Rabu (12/12/2018) dini hari.

Kondisi yang sama juga terlihat di Kantor Disdik. Pantauan di lokasi, sejak pagi hingga sore tadi kedua kantor tersebut sepi dari pelayanan publik. Sejumlah pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Cianjur memilih diam saat ditanya awak media.

Baca Juga

Terjaring OTT KPK, Bupati Cianjur Irvan Rivano Punya Harta Rp2 Miliar

Kabag Humas Pemkab Cianjur, Gagan Suganda mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi terkait OTT KPK terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. “Saya baru tahu ada OTT KPK dari media online yang tersebar di jejaring sosial,” katanya.

Gugun menegaskan, aktivitas pelayanan publik dan roda pemerintahan di Kabupaten Cianjur tetap berjalan normal meski ada peristiwa OTT KPK terhadap Bupati Cianjur. "Sampai hari ini aktivitas dan pelayanan publik di Pemkab Cianjur masih berjalan seperti biasa," tandasnya.

Baca Juga

Profil Bupati Cianjur Rivano yang Ditangkap KPK terkait Suap Rp1,5 M

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan, OTT di Cianjur hari ini dilakukan setelah petugas KPK mendapatkan bukti awal dugaan bahwa telah terjadi transaksi suap terhadap penyelenggara negara.

“Sebelumnya, KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur. Setelah kami lakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk kepala daerah,” ungkap Laode melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Baca Juga

OTT Cianjur, KPK Sita Rp1,5 M Uang Setoran dari Kepsek untuk Bupati

KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke bupati. Sejumlah enam orang yang diamankan tadi subuh terdiri atas kepala daerah, kepala dinas, kepala bidang, unsur MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), dan pihak lain. Dari lokasi juga diamankan uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga dikumpulkan dari kepala sekolah.

Editor: Kastolani Marzuki