Kontraktor Desak Pemkab Bekasi Bayar Ratusan Paket Pekerjaan Jalan Lingkungan 2020

BANDUNG, iNews.id - Puluhan kontraktor yang tergabung dalam Paguyuban Kontraktor Bekasi mendesak Pemkab Bekasi didesak segera membayar ratusan paket pekerjaan jalan lingkungan tahun anggaran 2020. Mereka kecewa karena belum mendapat pembayaran meski paket pekerjaan jalan tersebut telah selesai mereka kerjakan sebelum akhir 2020 lalu.

Perwakilan kontraktor Saeful Islam mengatakan, ratusan paket pekerjaan jalan tersebut awalnya tersedia dalam e-katalog Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi.

Baca Juga

Kota Bandung Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kemenpan RB

Seluruh paket pekerjaan jalan lingkungan tersebut, kata Saeful, telah selesai dikerjakan sebelum akhir 2020 lalu. Meski begitu, hingga saat ini, Pemkab Bekasi belum melakukan pembayaran paket pekerjaan jalan tersebut.

Menurut Saeful, Pemkab Bekasi beralasan belum melakukan pembayaran karena ratusan paket pekerjaan jalan yang telah selesai dikerjakan itu belum dilengkapi berkas hasil laboratorium pengetesan jalan atau core drill.

Baca Juga

Malam-malam Kapolres Sukabumi Kota Sidak Polsek, Personel Dites Urine

"Kerjaan saya sudah beres, tapi belum di-core drill dengan alasan antre. Gara-gara itu kerjaan saya enggak dibayar. Saya merasa dirugikan dan ini baru pertama kali saya mengalami kejadian seperti ini," kata Saeful dalam keterangannya, Selasa (9/3/2021).

Baca Juga

Jadi Venue Piala Menpora 2021, Stadion Si Jalak Harupat Siap Perketat Prokes

Saeful mengemukakan, dirinya bersama puluhan kontraktor lain sempat menggeruduk Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi, Senin (8/3/2021) kemarin dengan harapan tuntutan pembayaran segera dipenuhi. Meski begitu, Pemkab Bekasi hingga tak kunjung melakukan pembayaran.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir mengatakan bahwa secara teknis pekerjaan, pihaknya tidak terlibat langsung. 

Baca Juga

Terungkap, Atlet Voli Aprilia Manganang Sejatinya Pria, Ini Kata KSAD Andika Perkasa

Mulai proses awal hingga akhir, kata Nur Chaidir, seluruh paket pekerjaan jalan tersebut sudah diserahkan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mengingat proses pengerjaan dilakukan melalui e-katalog.

Baca Juga

GBLA Tak Terpilih Jadi Venue Piala Menpora, DPRD Kota Bandung Kritik Dispora

"PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan PPK (pejabat pembuat komitmen)-nya dari UKPBJ, kami tidak memproses pekerjaan dari awal sampai akhir karena menggunakan sistem e-katalog. Jika ada pekerjaan yang belum dibayar, kami tidak tahu," kata Nur Chaidir.

Sedangkan Kepala UKPBJ Bekasi Beni Saputra juga berkilah hanya diminta bantuan personel untuk proses pemilihan penyedia pekerjaan jalan lingkungan dalam e-katalog. Adapun soal pembayaran pekerjaan, dikembalikan ke Disperkimtan Kabupaten Bekasi karena urusan penatausahaan berada di dinas terkait. 

"Kami diminta bantuan personel untuk memilih penyedia, sementara untuk pembayaran kewenangannya ada di dinas terkait. Jadi bukan ranah kami untuk masalah pembayaran," ujar Beni.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, PPTK dan PPK paket pekerjaan jalan lingkungan e-katalog sebelumnya sudah memberikan pilihan kepada vendor (distributor beton) yang memiliki kewenangan untuk melakukan core drill.

Namun, karena jumlah pekerjaan banyak dan waktu yang tersedia sedikit, maka beberapa pekerjaan belum memiliki hasil core drill. Diketahui, core drill paket pekerjaan jalan tersebut akhirnya dikoordinir oleh Laboratorium Tambun.

Editor: Agus Warsudi