Khawatir Konflik Horizontal, Panglima Laskar Agung Kasepuhan Cirebon: Terbaik Pemilu Ulang

JAKARTA, iNews.id- Pemilu 2024 dinilai yang paling gaduh dan memilukan. Banyak dugaan kecurangan yang ditampilkan secara terang-terangan. Penyelenggara pemilu seharusnya segera bertindak atas persoalan yang terjadi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Panglima Laskar Agung Kasepuhan Cirebon, Prabu Diaz Mahadewa pada kesempatan wawancara dengan iNews TV. 

Baca Juga

Klarifikasi KPU Terkait Permasalahan Sirekap di Media Sosial

"Saya sampai saat ini belum melihat peran Bawaslu dari masa awal kampanye banyak pelanggaran dilakukan semua paslon juga sampai hari terakhir berseliweran money politics tapi pengawas pemilu di bawah tidak bergerak dengan alasan tidak ada laporan dari masyarakat. Seharusnya tidak hanya menungggu laporan masyarakat saja," ujar Prabu.

Dia khawatir, jika penyelenggara pemilu lamban atau mengabaikan persoalan ini, akan terjadi konflik horzontal. Apalagi, kata dia belakangan ramai ajakan dari berbagai tokoh masyarakat hingga tokoh agama mengeluarkan seruan untuk menyikapi persoalan yang muncul dalam pemilu ini.

Baca Juga

Heboh Aplikasi Sirekap Bermasalah, Pakar IT Sayangkan KPU Tak Antisipasi Kesalahan

"Kekhawatiran saya dengan adanya konflik horizontal terjadi pascapemilu ini banyak beredar di medsos adanya ajakan dari tokoh-tokoh kepada masyarakat untuk bergandengan tagan menentang kezaliman, adanya kebusukan, adanya kecurangan, sehingga yang terbaik menurut saya adalah dilakukan pemilu ulang," katanya.

Baca Juga

Tim Hukum AMIN Soroti Pelanggaran Pilpres 2024: Surat Suara Sudah Tercoblos Paslon 02

Pada kesempatan itu dia juga menyinggung banyak terungkap adanya penggelembungan suara oleh salah satu paslon yang dilampiri bukti-bukti. Terjadinya penggelembungan suara ini, lanjut dia sepertinya sangat sistematis. 

Dia menjelaskan, ada aturan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) melayani 300 orang yang memiliki hak suara, tapi dalam laporan yang dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada yang 800 hingga 1.000 lebih. 

"Ini betul-betul memalukan, menurut saya sebagai rakyat Indoneisa harus segera dilakukan langkah-langkah oleh penyeleggara pemilu KPU dan Bawaslu," ucapnya. 

Editor: Kurnia Illahi