Khawatir Jadi Temuan BPK, Eks Pejabat KBB Diminta Segera Kembalikan Mobil Dinas

BANDUNG BARAT, iNews.id - Bupati Kabupaten Bandung Barat (KB), Hengki Kurniawan meminta eks pejabat yang sudah pensiun segera mengembalikan mobil dinas yang masih dikuasai. Hal itu agar tidak jadi temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) juga memberi perhatian terhadap persoalan aset daerah ini. 

Baca Juga

Ponpes di Cianjur Sukses Tanam Jagung Pelangi dengan Biji Warna-warni 

"Soal mobil dinas yang belum dikembalikan oleh pejabat yang sudah pensiun, saya sudah sampaikan ke Bu Piping (Kepala BKAD) untuk menindak lanjuti, karena setiap tahunnya di periksa oleh BPK," kata Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, Rabu (9/11/2022).

Dia berharap agar semua aset kendaraan dinas yang ada di luar dan digunakan oleh yang bukan semestinya bisa dikembalikan ke Pemda. Hal itu sesuai dengan ketentuan bahwa kendaraan dinas dipergunakan untuk keperluan kerja kedinasan oleh pejabat yang bersangkutan. 

Baca Juga

1 Penganiaya Wartawan di Karawang Bebas dari Tahanan

Disinggung apakah perlu dilakukan pengambilan paksa mengingat kendaraan dinas itu sudah ada yang bertahun-tahun dikuasai oleh pejabat yang telah pensiun, Hengki menyebutkan itu tergantung teknis di lapangan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bisa mengomunikasikan terlebih dahulu secara persuasif. 

"Sesuai ketentuan saja, teknisnya bagaimana BKAD, mungkin bisa berkomunikasi yang baik dulu," ujarnya. 

Baca Juga

Alasan Kenapa Orang Sunda Dilarang Menikah Sama Orang Jawa, Diawali Perang Bubat

Terkait persoalan ini Inspektorat KBB sudah memberikan rekomendasi kepada pihak Satpol PP untuk melakukan penarikan paksa mobil dinas dipara pejabat yang sudah pensiun. Dinas terkait seperti bidang aset di BKAD jika dirasa perlu bisa meminta pendampingan dari polisi atau kejaksaan. 

Seperti diketahui, ada sebanyak 22 kendaraan dinas Pemda KBB yang masih dikuasai pejabat yang telah pensiun. Hal tersebut bahkan menjadi perhatian serius dari Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan monitoring ke Pemda KBB. 

Editor: Asep Supiandi