Keracunan Massal, Pemkab Bandung Barat Hentikan Sementara Aktivitas Dapur MBG Cipongkor

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengambil langkah tegas menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor resmi dihentikan sementara untuk proses evaluasi.

Dapur MBG Cipongkor diketahui mendistribusikan sekitar 3.000 paket makanan ke sejumlah sekolah di wilayah tersebut. Namun, pasca kejadian, pemerintah kabupaten juga mengungkap bahwa terdapat 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang belum memiliki sertifikasi kesehatan.

Baca Juga

Marak Keracunan MBG, Kapolri Cek SPPG di Semarang

“Kita lakukan evaluasi terhadap semua dapur MBG yang beroperasi. Dari data yang kami terima, 85 dapur belum memiliki sertifikasi. Ini menjadi perhatian serius,” ujar Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dinas terkait, guna memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan sebelum kembali beroperasi.

Baca Juga

Ramai Keracunan Massal MBG, KSP Qodari Soroti Minimnya SOP Keamanan Pangan SPPG

Sebelumnya, kasus keracunan massal siswa akibat konsumsi MBG juga dilaporkan meluas hingga ke Kecamatan Cihampelas. Hingga saat ini, lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat dilaporkan mengalami gejala keracunan dan harus menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan setempat.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk menuntaskan investigasi dan memastikan program MBG berjalan aman demi kesehatan para siswa.

Baca Juga

Keracunan Massal Program Makan Bergizi Gratis di Bandung Barat Timbulkan Kepanikan

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari menyoroti persoalan terkait sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 22 September 2025, dari total 8.583 dapur MBG atau SPPG, hanya 34 yang telah memiliki SLHS.

“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu gak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain,” ujar Qodari dikutip, Kamis (25/9/2025).

Dia juga menekankan rendahnya jumlah SPPG yang memiliki dan menjalankan SOP keamanan pangan. Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP tersebut, dan hanya 312 yang benar-benar menerapkannya.

“Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” kata dia.

Qodari menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan regulasi yang menjadi syarat bagi SPPG.

“Hasil koordinasi dan pengecekan yang datang oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” tuturnya.

Dia menyampaikan, data BPOM, kasus keracunan terjadi pada SPPG yang baru beroperasi kurang dari satu bulan, berdasarkan periode Agustus hingga September 2025.

“Jadi memang ini ada sisi-sisi rentannya, katanya kalau pesawat itu pada sisi 25 detik. Ada judul novelnya itu? Critical Eleven. Jadi di sini di BGN ini ada critical one month," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi