get app
inews
Aa Text
Read Next : Ganjar: Banyak Pihak yang Suarakan Kasus Wadas Tidak Paham dengan Kondisi Sebenarnya

Kasus Wadas, Dedi Mulyadi: Harus Ada Jaminan Warga Tetap Hidup Baik

Kamis, 10 Februari 2022 - 09:12:00 WIB
Kasus Wadas, Dedi Mulyadi: Harus Ada Jaminan Warga Tetap Hidup Baik
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyarankan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyelesaikan kasus Wadas secara arif dan bijaksana. (FOTO: ISTIMEWA)

BANDUNG, iNews.id - Kabar pengepungan dan penangkapan sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terkait penolakan pembebasan lahan, sedang ramai diperbincangkan. Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Pemkab Purworejo turun tangan.

Gubernur Ganjar Pranowo dan perangkat daerah hingga tingkat desa, kata Kang Dedi, harus membuka dan memfasilitasi ruang mediasi bersama warga dan aparat. 

"Ini (mediasi) dimaksudkan agar semua permasalahan diselesaikan secara arif dan bijaksana," kata Kang Dedi dalam keterangan resmi yang diterima iNews.id, Kamis (10/2/2022).

Melalui ruang dialog yang mengedepankan asas keadilan, ujar Kang Dedi, diharapkan permasalahan tersebut tidak melebar dan menjadi ruang politisasi. "Jangan ada kesan warga berhadapan dengan polisi dan TNI," ujar mantan Bupati Purwakarta dua periode ini.

Menurut Kang Dedi, Komisi IV DPR RI akan datang ke lokasi untuk memfasilitasi ruang dialog antara warga, aparat keamanan, dan pemerintah. Sebab, lokasi tersebut juga menjadi ranah Komisi IV menyangkut infrastruktur pertanian dan aspek lingkungan hidup.

Kang Dedi menilai sudah sejak dulu konsekuensi pembangunan adalah selalu ada daerah yang dikorbankan. Hanya saja setelah pembangunan terealisasi, warga di daerah yang dikorbankan selalu tidak bisa menikmati hasilnya.

"Misalnya satu daerah dibangun dan satu daerah diambil sumber alamnya. Namun sering kali, daerah yang dikorbankan tidak menikmati hasilnya," tutur Kang Dedi.

Terkait masalah di Wadas, Kang Dedi Mulyadi meminta warga mendapat kompensasi yang berimbang dengan pembangunan. "Bukan hanya uang tapi juga ruang untuk mereka hidup," tuturnya.

Selain itu, kata Kang Dedi, pemulihan pascapembangunan juga harus dipertimbangkan. Pemerintah harus transparan dan menjelaskan secara komprehensif kepada warga mengenai dampak pembangunan bendungan dan pengambilan sumber daya alam batu andesit.
 
"Harus ada reklamasi bagi warga sekitar juga. Lalu ada jaminan bagi warga terdampak untuk tetap hidup baik di lingkungannya karena mereka berkorban demi pembangunan," ucap Kang Dedi.

Editor: Agus Warsudi

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya

iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut