Kang Emil Tuntut Tanggung Jawab Mahfud MD, Pengamat: Jangan Hanya Dibebankan ke Daerah

BANDUNG, iNews.id - Pengamat Hukum dan Tata Negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan, pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bahwa Menkopolhukam Mahfud MD mesti ikut tanggung jawab terkait persoalan kerumunan Habib Rizieq Shihab adalah tepat. Menurut Asep, persoalan kerumunan massa jangan hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.

"Saya sepakat bahwa ini (masalah kerumunan massa) jangan hanya daerah yang diminta bertanggung jawab, tetapi juga nasional. Karena penanganan Covid-19 tidak bisa hanya dibebankan kepada satu sektor atau atau daerah. Apalagi peristiwa itu terjadi dalam lingkup nasional," kata Asep Warlan, Rabu (16/12/2020).

Menurut dia, peristiwa penjemputan Habib Rizieq Shihab itu adalah peristiwa nasional. Apalagi, ada anggapan bahwa Mahfud MD under estimate tentang penjemputan itu. Ternyata mereka yang menjemput HRS cukup banyak dari beberapa daerah. 

Artinya, ujar Asep, pemerintah pusat tidak antisipasi terhadap hal itu. Mestinya pemerintah pusat bisa antisipasi bahwa ada penjemputan besar. Sehingga bisa dikerahkan instrumen nasional, seperti TNI, Polri, Kementrian Perhubungan, dan lainnya. 

"Masa semua diserahkan kepada daerah. Pencopotan kapolda jabar dan polda Metro juga berlebihan, karena itu peristiwa politik nasional. Apalagi di sana kan ada Forkopimda. Di sana ada kepala daerah, DPRD, kejaksaan tinggi, polri, TNI, artinya banyak yang terlibat," ujarnya.

Asep membenarkan ketua satuan tugas (Satgas) Covid-19 dari Forkopimda adalah kepala daerah. Tetapi tidak tepat jika yang dimintai tanggungjawab hanya kepala daerah. Mestinya, persoalan itu bisa diselesaikan di level Forkopimda.

"Jadi kalau seperti ini, kesannya ada penyempitan tanggung jawab. Hanya mengerucut pada satu jabatan kepala daerah. Batul, polisi menyebut hanya meminta keterangan. Tapi ini agak aneh, kan mereka juga bagian dari forkopimda," tutur Asep.

Dia mengatakan, jika mau saling kait mengait, mestinya bisa sampai Presiden Joko Widodo. Di situ bisa ditelusuri, apakah ada tindakan Presiden atas persoalan. Jangan, bila ada keberhasilan saling klaim, tapi kalau ada persoalan, daerah dan polisi yang mesti tanggung jawab. 

"Di mana letak Menkopulhukam, Menkes, dan Menteri Dalam Negeri. Semua mestinya terkait. Termasuk ketua Satgas Covid Nasional (Doni Monardo), mestinya dia juga tanggung jawab," kata dia.

Asep menyarankan, mestinya saat ini pemerintah fokus melakukan penanganan Covid dengan merangkul semua pihak dan menyudahi polemik. Mengajak dialog oposisi dan mereka yang fokal terhadap pemerintah. Jangan terkesan mencari kesalahan pihak dan membuat masyarakat tidak tenang.

Editor: Agus Warsudi