Kabar Baik, Biaya SPP untuk Pelajar SMA di Jabar Akan Digratiskan Mulai 2020

Antara, Jopitha Maulana ยท Kamis, 28 November 2019 - 15:04 WIB
Kabar Baik, Biaya SPP untuk Pelajar SMA di Jabar Akan Digratiskan Mulai 2020
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. (Foto: Dok iNews.id)

BANDUNG, iNews.id – Kabar baik untuk warga Provinsi Jawa Barat (Jabar). Mulai tahun ajaran baru Juli 2020 nanti, biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP akan digratiskan untuk peserta didik tingkat SMA dan sederajat di provinsi itu.

Kepastian ini disampaikan oleh Gubernur Jabar M Ridwan Kamil, menyusul pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2020.

“Kabar baiknya, alhamdulillah RAPBD Tahun Anggaran 2020 sudah diketok palu, tinggal dievaluasi Kemendagri. Berita besarnya ialah alhamdulillah bisa dimulai SPP gratis untuk SMA sederajat,” kata Gubernur Jabar di Gedung Sate Bandung, Kamis (28/11/2019).

 

BACA JUGA:

Nasib Tol Cigatas, Ridwan Kamil: Saya Pegang Janji Pak Presiden

Penjelasan Ridwan Kamil soal Kolam Renang Rp1,5 Miliar di Rumah Dinas

 

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk SPP ialah mencapai Rp1,4 triliun. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri saja, tapi juga untuk siswa yang tak lolos PPDB untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta.

“Bagi siswa tidak mampu dan tidak lolos PPDB atau siswa SMA swasta, ada bantuan juga membuat mereka bisa terbaru sekolah swasta. Untuk MA bantuannya sama, tapi disalurkan lewat Kanwil Kemenag Jabar,” katanya.

Dia mengatakan anggaran ini berasal dari penghematan sejumlah pos anggaran seperti bantuan sosial (bansos) atau hibah hingga anggaran perjalanan dinas (SPJ).

“Jadi ini kan hasil menghemat hibah bansos. Dulu hibah bansos banyak sekali, sekarang kita cukupkan, efisienkan, sehingga bisa menemukan ruang Rp1,4 triliun per tahun untuk menggratiskan SPP,” kata Emil.

“Seluruh pos diefisiensikan, yang paling besar mengencangkan ikat pinggang di hibah bansos. SPJ perjalanan dinas sampai Rp150 miliar kita kurangi untuk PNS supaya keberpihakan layanan dasar di Jabar bisa hadir,” ujarnya.


Editor : Maria Christina