JPO Pos Asia Afrika Bandung Dibongkar, Lalin Dialihkan ke Jalan Banceuy

BANDUNG, iNews.id - Pemerintah Kota Bandung mulai membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) depan Kantor Pos Jalan Asia Afrika. Pembongkaran tersebut karena fungsi jembatan tersebut yang tak lagi maksimal.

Pembongkaran jembatan diperkirakan akan memakan waktu delapan hari, atau satu pekan ke depan. Namun, proses pembongkaran dilakukan setiap malam pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Selama pembongkaran arus lalu lintas akan ditutup sementara dan dialihkan ke arah Jalan Banceuy.

Baca Juga

Ibu Negara Iriana Jokowi Tinjau Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Kota Bandung

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan, pembongkaran JPO tersebut bagian dari konsep menata Kota Bandung menjadi lebih baik, indah dan semakin menarik. Selain itu, JPO tersebut juga dinilai sudah tidak berfungsi sebagai mana mestinya.

JPO tersebut sebelumnya dibangun pihak swasta, namun sejak 2017 lalu telah menjadi milik Pemkot Bandung. "Kita ada Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah. Tentunya harus dicatat secara betul (terkait barangnya), lalu kita tentukan siapa pengguna barangnya. Hingga akhirnya disetujui untuk dibongkar," kata Ema, Selasa (21/12/2021).

Baca Juga

Bayi Perempuan Ditemukan di Semak setelah Warga KBB Dengar Tangisan

Menurut Ema, dengan pembongkaran JPO ini bisa membuat kawasan Alun-Alun tertata lebih baik, PT Pos juga dapat berkontribusi dengan penataan tersebut karena Gedungnya merupakan cagar budaya.

Baca Juga

Antisipasi Libur Nataru, Polrestabes Bandung Siapkan Pos Kesehatan di Objek Wisata

"Apalagi ini (Jalan Asia Afrika) mainstream road dan kebanggaan Kota Bandung. Siapa orang Bandung dan di luar Bandung yang tidak mengenal tentang jalan Asia Afrika?" ucapnya.

Terkait pembongkaran menjelang akhir tahun, Ema mengatakan, proses administrasinya cukup lama, meski pun penyerahan dari pihak swasta sejak tahun 2017 lalu.

"Kita semua harus tertib (administrasinya), faktor itulah yang akan sedikit memakan waktu. Pembongkaran ini yang mengerjakan pun bukan kami di SKPD, tetapi menggunakan orang yang profesional. Dan ini memang dihitung betul," katanya. 

Editor: Asep Supiandi