Jokowi Pantau Langsung Pencairan Bantuan PKH Tahap Pertama 2020 di Cimahi

Antara ยท Selasa, 28 Januari 2020 - 17:23 WIB
Jokowi Pantau Langsung Pencairan Bantuan PKH Tahap Pertama 2020 di Cimahi
Presiden Joko Widodo. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

JAKARTA, iNews.id – Pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama 2020 akan dilakukan di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rabu (29/1/2020). Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memantau langsung pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, kehadiran Presiden Jokowi untuk melihat dari dekat bagaimana PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan dengan baik dan berdampak. “Presiden sekaligus ingin berdialog langsung dengan ibu-ibu penerima PKH,” kata Juliari P Batubara dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Mensos menyampaikan, total bantuan PKH Tahap I yang akan disalurkan sebesar Rp172 miliar untuk Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Hingga 17 Januari 2020, Kementerian Sosial telah menyalurkan bansos PKH senilai Rp7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH tahun 2020 sebesar Rp29,3 triliun.

Tahun ini, kebijakan PKH diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi Pemerintah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

“Untuk itu, Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” kata Juliari.

Juliari mengatakan, tahun ini juga ada kenaikan indeks pada kategori ibu hamil dan anak usia dini. Jika sebelumnya mereka masing-masing menerima Rp2,4 juta, kini jumlahnya menjadi Rp3 juta per tahun.

Sementara indeks bantuan untuk komponen yang lain masih tetap, yakni komponen pendidikan anak SD sederajat Rp900.000 per tahun, komponen pendidikan anak SMP sederajat Rp1,5 juta per tahun, dan komponen pendidikan anak SMA/sederajat Rp2 juta per tahun.

“Selanjutnya, komponen penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta dan komponen lanjut usia 70 tahun ke atas senilai Rp2,4 juta per tahun,” kata Mensos.

Selain itu, Kementerian Sosial juga melakukan penyesuaian indeks bansos PKH 2020 dengan kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dengan begitu, jumlah bantuan yang nanti diterima oleh KPM menjadi bervariasi, tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk empat orang per keluarga.

“Maka, indeks bantuan hanya diberikan kepada ibu dengan maksimal dua kehamilan, anak usia dini maksimal dua orang, serta masing-masing satu orang lanjut usia dan penyandang disabilitas berat,” kata Mensos.


Editor : Maria Christina