Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Sebut Warga Jabar Konsumen Terbesar Politik Identitas

BANDUNG, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) menyebut, warga Jabar konsumen terbesar politik identitas. Bahkan, politik identitas menjadi kategori pelanggaran tertinggi melalui medsos di Jabar. 

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyakarat Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan, menghadapi agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Bawaslu Jabar memiliki catatan khusus, terutama soal masifnya penggunaan media sosial (medsos) sebagai media kampanye. 

Baca Juga

Kawal Verifikasi Faktual Perindo Jabar, Bawaslu Siap Buka Ruang Pengaduan

Berkaca pada Pemilu 2019, Bawaslu menemukan fakta bahwa pelanggaran kampanye melalui medsos di Jabar cukup mengkhawatirkan. Di sisi lain, Bawaslu Jabar belum bisa berbuat banyak menyikapi fenomena tersebut. 

"Sebetulnya tinggi (pelanggaran di medsos), tapi kami belum tindak secara tegas. Itu jadi catatan kekurangan kami," kata Zaki dalam Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Siber dalam Pengawasan Pemilu 2024 di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Selasa (18/10/2022).

Baca Juga

DPW Perindo Jabar Lolos Verifikasi Faktual, KPU: Semua Sesuai Sipol

Zaki menyatakan, politik identitas pelanggaran tertinggi di medsos di Jabar. Mayoritas warga Jabar menjadi konsumen terbesar politik identitas tersebut. "Cukup menarik, Jabar bukan publikasi atau produksinya, tapi jadi konsumennya (politik identitas)" ujar Zaki.

Baca Juga

Lolos Verifikasi Faktual, Perindo Jabar Siap Rebut Kemenangan di Pemilu 2024

Karena itu, tutur Zaki, Bawaslu Jabar akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah atau mengantisipasi pelanggaran kampanye di medsos, salah satunya berkoordinasi dengan platform medsos seperti Instagram atau Facebook.

Meski begitu, Zaki menyadari dalam hal penindakan, Bawaslu mengalami hambatan. Pasalnya, regulasi penindakan pelaku pelanggaran ujaran kebencian, hoaks, atau politik identitas di medsos sangat terbatas.

Baca Juga

Dituding Langgar Pemilu, KPU Majalengka Dilaporkan ke Bawaslu Jabar

"Kalau hanya sekedar patroli kita sudah lakukan, tapi kalau kita men-tracking ini masih jadi kendala. Pada prinsipnya, kita sudah punya pengalaman di 2019 lalu," tuturnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti yang hadir sebagai pembicara dalam kegiatan itu menyarankan agar Bawaslu memiliki desk khusus untuk menindak atau mencegah pelanggaran pemilu di medsos. 

Baca Juga

Waduh, Bawaslu Jabar Bongkar Temuan Data Ganda Ratusan Ribu Anggota Parpol

Desk khusus tersebut, kata Ray, tak bisa dibentuk secara instan. "Tapi kalau ada desk-nya, ada orangnya tidak. Kalau ada orangnya, kemampuan SDM-nya seperti apa," kata Ray.

Ray juga menyinggung soal kinerja Bawaslu. Menurut dia, investigasi belum menjadi budaya di Bawaslu dan penindakan pelanggaran baru sebatas temuan. "Jadi, terima laporan, verifikasi laporan, baru jadi temuan. Ini jadi tantangan Bawaslu ke depan," ujarnya.

Editor: Agus Warsudi