Jelang Masa Tanam, Pemda KBB Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan pada musim tanam kali ini tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Pupuk subsidi didistribusikan pemerintah pusat ke petani yang telah memiliki kartu tani. 

"Kalau di KBB, kami tidak mendapat laporan kelangkaan pupuk subsidi. Itu artinya pendistribusian sudah tepat sasaran dan tepat waktu," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) KBB Heru Purnomo, Sabtu (6/3/2021).

Baca Juga

Pungli Masih Marak, Layanan Publik Diimbau Beralih ke Transaksi Nontunai

Menurutnya, masih ada masyarakat yang belum mengerti terkait penerimaan pupuk bersubsidi. Sehingga, tidak sedikit yang beranggapan bahwa ketersedian pupuk subsidi langka. Kalaupun ada kelangkaan mungkin karena terbatasnya kemampuan pemerintah pusat dalam menyediakan pupuknya. 

Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada petani yang sudah masuk dalam usulan kebutuhan pupuk subsidi, yang tercantum dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). 

Baca Juga

Resmi! Ferdinand Sinaga Mudik ke Persib Bandung

Setelah e-RDKK diproses baru terbit kartu tani yang menjadi bukti bahwa petani tersebut berhak mendapat pupuk subsidi. "Setiap petani yang memiliki kartu tani berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan luas lahan yang dimilikinya," ujarnya.

Baca Juga

3 Kakek Bersahabat Sejak Kecil Hidup Rukun dan Damai Viral di Medsos

Selain itu, tutur Heru, masih terdapat missinformasi yang diterima dari petani. Bahwa angka yang tercantum dalam kartu tani yang disebut kuota adalah, angka usulan kebutuhan pupuk bersubsidi permusim tanam selama satu tahun. Sementara alokasi yang diberikan Kios Pupuk Lengkap (KPL) mengacu kepada surat keputusan yang diterbitkan oleh DKPP KBB.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Salah satunya adalah petani harus tergabung terlebih dahulu dengan kelompok tani yang ada di desa dan wilayahnya. Tidak hanya itu, para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Baca Juga

Di Balik Giveaway Rumah-Motor Pahlawan Covid-19, Ridwan Kamil: Ada Donatur 

"Untuk jumlah kuota, ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Luasan lahan maksimal per-pupuk 2 hektare dan tergantung jenis tanamannya. Sebab, pupuk yang disediakan yaitu Urea, ZA, NPK dan organik," tutur Heru.

Editor: Agus Warsudi