Jabar Siapkan Transportasi Publik Berbasis Jalan dan Rel di Bandung Raya untuk Dukung Whoosh

BANDUNG, iNews.id - Pemprov Jabar tengah merencanakan membangun transportasi publik berbasis jalan dan rel di Bandung Raya (Kota/Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat). Transportasi publik itu untuk mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Diketahui, Whoosh merupakan capaian besar bagi pemerintah dalam moda transportasi. Whoosh menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Baca Juga

Asyik! KCIC Bakal Tambah Wifi di Kereta Cepat Whoosh

Namun Whoosh harus dibareng moda transportasi lain. Sehingga terjadi integrasi antarmoda transportasi untuk mendukung layanan kereta cepat Whoosh.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar A Koswara mengatakan, terkait beroperasinya Kereta Cepat Whoosh, ada gap program. Penerapan buy the service (BTS) khususnya bus rapid transit (BRT) belum terlaksana.

Baca Juga

Viral Tarif Kereta Cepat Whoosh Rp300.000-Rp600.000, Begini Kata KCIC

"Jadi kereta cepat selesai maka BTS jadi supporting ke arah barat ke Stasiun Padalarang dan yang ke Tegalluar karena kita memperhitungkan penumpang kereta cepat yang turun di Tegalluar itu 30-40 persen, lebih banyak di Padalarang," kata Kadishub Jabar, Kamis (12/10/2023).

Baca Juga

KA Feeder Kereta Cepat Whoosh Angkut 5.473 Penumpang, Okupansi Masih Rendah 25 Persen

Meski begitu, hal itu tidak menjadi masalah untuk yang di Stasiun Padalarang karena terintegrasi dengan commuter. Menurutnya, yang jadi masalah ada di Stasiun Tegalluar.

"Kami berikan layanan tambahan dari Damri dan Bluebird. Sementara ada empat perusahaan yang minta izin agar dapat memberikan layanan di Tegalluar tapi yang telah mendapat kerja sama dengan KCIC, yang untuk sementara diberikan kedua provider yaitu Bluebird dan Damri," ujar A Koswara.

Baca Juga

Pendaftaran Uji Coba Kereta Cepat Whoosh Periode 11-16 Oktober Telah Dibuka, Ini Linknya

Untuk pengoperasian BRT, Dishub Jabar akan melakukan uji coba di antaranya rute dari Stasiun Hall/Stasiun Bandung ke Tegalluar. Setelah masa uji coba KCJB ada lima rute permohonan yaitu Leuwi Panjang-Tegalluar, Stasiun Bandung-Tegalluar, Soreang-Tegalluar, Jatinangor-Tegaluar dan Ledeng-Tegalluar. "Bahkan, ada permintaan layanan dari Subang ke Tegalluar," tutur dia.

Dalam waktu dekat, Dishub Jabar pun akan melakukan uji coba bus listrik berbagai merek untuk menguji ketahanannya di jalur Bandung Raya yang memiliki kontur yang tidak rata. 

Baca Juga

Mau Dapat Tiket Uji Coba Kereta Cepat Whoosh? Ini Tips dari KCIC

"Jadi karena kesiapan itu bukan hanya pemerintah tapi dunia usaha ini harus dijadikan sebuah kolaborasi terutama angkutan feeder karena eksisting itu ya pengusaha itu, kalau ada BUMD transportasi, maka BUMD tersebut yang akan menugaskan provider-provider. Nanti akan membaut manajemen penyediaan layanan feedernya," ucap A Koswara.

Untuk pembangunan BRT, ujar Koswara, sudah ada progresnya termasuk konsultannya. "Mungkin progresnya mana saja yang mau dibangun. Di antaranya Depo di Rancanumpang Gedebage, kemudian Alun-alun jadi hub atau stasiun pertemuan beberapa koridor," ucap dia.

Menurut Kadishub Jabar, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun moda transportasi publik. Pertama perencanaan, manajemen, pembiayaan, dan dampak.

"Untuk perencanaan sudah sering dibicarakan, baik dari jaman RK (Ridwan Kamil) sudah bicara aspek perencanaan," kata dia.

Aspek manajemen pengelolaan angkutan publik, ujar A Koswara, Dishub Jabar kekurangan lembaga penyelenggara. "Kami tidak punya BUMD untuk menyelenggarakan angkutan publik secara benar," ujar A Koswara.

Saat ini penyelenggara angkutan publik masih didominasi oleh para penyedia atau operator seperti koperasi atau pengusaha swasta.

"Posisi pemerintah lebih banyak di regulasi bukan penyelenggara. Karena penyelenggara ini menjadi amanat dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah itu harus menyelenggarakan angkutan publik, kita belum punya," tutur dia.

Koswara menyebut, aspek ketiga dan yang menjadi paling penting yakni terkait pembiayaan. "Karena untuk membangun angkutan publik dan mengoperasionalkannya itu sangat penting supaya ini terjadi keberlanjutan," tutur Kadishub Jabar.

Menurut A Koswara, pembiayaan ini tergantung dari bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan hal ini. Pembiayaan bagi pemerintah daerah itu berkaitan erat dengan visi misi, RPJMD dan lain sebagainya. "Jika masuk prioritas maka pembiayaan itu sudah pasti akan disiapkan oleh pemerintah," ucap A Koswara.

Kemudian di aspek dampak, Koswara tak memungkiri jika moda transportasi publik memiliki banyak sekali dampak. Sebab, jika hanya mengandalkan kendaraan pribadi hanya akan menimbulkan kerugian seperti kemacetan dan polusi.

Di sisi lain, ujar Kadishub Jabar, kawasan Bandung Raya khususnya Kota Bandung menjadi salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dibenahi dalam program Indonesia Mass Transit Project (Mastran). Sejumlah moda transportasi publik berbasis jalan maupun rel saat ini tengah disiapkan. 

Editor: Agus Warsudi