Inspektorat Pemda KBB Panggil Pejabat Terlibat Rotasi Mutasi yang Tuai Polemik

BANDUNG BARAT, iNews.id - Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan memberikan atensi besar terhadap munculnya polemik rotasi mutasi eselon 3 dan 4. Hengki memerintha Inspektorat Pemda KBB turun tangan.

Sebab, polemik rotasi mutasi khususnya eselon 3 dan 4 terus memanas dan menjadi bola liar. Bahkan sempat muncul isu ada dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dan menyeret beberapa nama ASN yang terlibat dalam rotasi mutasi tersebut. 

Baca Juga

Longsoran Tebing 25 Meter Rusak Satu Rumah di Padalarang KBB, 2 Keluarga Ngungsi

"Bupati sudah menginstruksikan ke kami (Inspektorat) sejak Jumat (24/2/2023), untuk memanggil dan melakukan klarifikasi kepada dua ASN yang namanya sempat muncul dan disebut-sebut dalam pemberitaan," kata Inspektur Inspektorat Pemda KBB Yadi Azhar saat ditemui di Ngamprah, Senin (27/2/2023).

Yadi menyatakan, pemanggilan kedua ASN tersebut untuk mengklarifikasi terkait informasi yang selama ini telah beredar di publik. Rencananya pemanggilan akan dilakukan pekan ini dan nanti akan ada Irbansus yang melakukan pemeriksaan. 

Baca Juga

Golkar KBB Siap Rebut Kembali Kemenangan di Pemilu 2024, Target Minimal Raih 10 Kursi

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka bila nantinya terbukti bersalah bisa terancam dikenai sanksi berupa teguran lisan dan tertulis. 

Baca Juga

Tangkuban Parahu Tak Sumbang PAD ke KBB dan Subang, Pengelolaan Harus Dievaluasi

Seperti melakukan kegiatan yang bukan tupoksi atau di luar kewenangannya. "Akan diklarifikasi, jangan sampai melaksanakan kegiatan di luar tupoksi mereka, sesuai dengan PP 94 Tahun 2021," ujar dia.  

Bupati juga menginstruksikan agar jajaran ASN di Pemda KBB meningkatkan integritas, melaporkan LHKPN secara jujur, responsif terhadap berbagai kejadian, memberikan informasi kepada media dan menghindari gaya hidup hedonis. 

Baca Juga

Jabatan Kades Cibogo Lembang KBB Dicopot karena Jadi Tersangka Korupsi Aset Tanah

Hal itu sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah. "Integritas ini perlu, agar ASN melakukan kegiatan sesuai tupoksi dan aturan kepegawaian. Sehingga bisa mewujudkan good governance dan clean governance," tutur Yadi Azhar. 

Baca Juga

Bus Hilang Kendali Tabrak 6 Kendaraan di Simpang Tol Padalarang KBB, 1 Luka

Anggota Fraksi PKB DPRD KBB Wendi Sukmawijaya mengatakan, mendengar kegaduhan dalam rotasi mutasi yang dilakukan oleh Bupati Hengki Kurniawan. 

Meski ada yang memenuhi syarat misalnya dari kasi naik menjadi kabid, namun informasinya ada juga yang tidak sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

"Ya itu harus diselesaikan, diklarifikasi ke pihak-pihak terkait, supaya masalah ini clear. Bahkan bisa saja DPRD mengklarifikasi langsung kepada Pemda KBB," tutur Wendi Sukmawijaya.

Editor: Agus Warsudi