Indonesia Darurat Guru PNS, FGHBSN Nilai Rekrutmen PPPK Bukan Solusi

Arif Budianto · Selasa, 05 Januari 2021 - 11:00:00 WIB
Indonesia Darurat Guru PNS, FGHBSN Nilai Rekrutmen PPPK Bukan Solusi
Ilustrasi

BANDUNG, iNews.id – Indonesia dinilai darurat guru pegawai negeri sipil (PNS), lantaran moratorium rekrutmen PNS sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah justru melakukan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sebenarnya bukan solusi. 

Koordinator Forum Guru Honorer Bersertifikasi Negeri (FGHBSN) Jabar wilayah XII Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Anggiawan Nugraha mengatakan, Indonesia saat ini sedang darurat guru PNS dikarenakan banyak yang telah purna bakti atau pensiun. Sehingga selama ini, selama bertahun-tahun, guru honorer selalu "pasang badan" mengisi kekosongan guru PNS meskipun dengan gaji minim. 

Dia menyayangkan pemerintah meniadakan rekrutmen CPNS dan mengganti dengan PPPK pada 2021. Rencananya, program PPPK bakal merekrut 1 juta guru. Namun masa berlaku program ini berdasarkan periode dan dilakukan seleksi ulang.

"Kami merasakan kesedihan yang mendalam dikarenakan cita-cita kami menjadi PNS yang akan mengabdi kepada negara sirna sudah. Kami tidak tahu apakah perekrutan CPNS ditiadakan sampai dengan tahun berapa, tapi kami merasakan ketidakadilan terhadap tidak adanya rekrutmen CPNS guru," ujar dia, Selasa (5/1/2021).

Mestinya, kata dia, pemerintah merekrutm CPNS untuk guru secara besar-besaran. Atau memilih dua jalur, antara CPNS dan PPPK. Bukannya justru hanya PPPK karena rekruitmen program ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan status PNS.

"Peniadaan rekrutmen CPNS bagi guru merupakan bentuk ketidakadilan terhadap profesi guru. Saat profesi yang lain masih diberikan kesempatan untuk menjadi PNS, namun tidak dengan profesi guru. Hal ini merupakan diskriminasi terhadap profesi guru," katanya.

Menurutnya, kinerja PPPK akan terus dievaluasi setiap tahunnya. Jika tidak mencapai target kinerja, maka akan diberhentikan. Hal ini yang menjadi kekhawatiran guru honorer saat target kinerjanya tidak tercapai dan harus diberhentikan. Hal ini pula yang membuat berbeda dengan PNS di mana saat target kinerja tidak tercapai tidak akan diberhentikan, namun hanya diberikan sanksi. 

"Kalau ini terjadi secara massal, maka bagaimana dengan nasib guru tersebut. Sepertinya akan menambah permasalahan baru. Sekolah yang diisi oleh guru PPPK pun akan mengalami kekosongan. Bagaimana pula dengan nasib peserta didik kalau memang di sekolah tersebut mengalami kekosongan guru P3K," imbuh Anggiawan. 

Editor : Asep Supiandi