Imbas Perubahan Skema Penyaluran BPNT, Ribuan Pegawai di KBB Nganggur 

BANDUNG BARAT, iNews.id - Perubahan mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) ternyata berimbas kepada ribuan orang. Mereka harus kehilangan pekerjaan karena selama ini menggantungkan hidup bekerja di perusahaan penyuplai barang. 

Para pegawai ini bekerja di bagian pikul, pengepakan, sopir angkut sampai administrasi. Aktivitas itu harus behenti akibat perusahaannya tidak beroperasi. 

Baca Juga

Cuaca Ektrem Landa Bandung, Hujan Es Terjang Cicadas dan Antapani

"Kalau di saya ada 20 pegawai yang harus di-PHK karena gak ada pekerjaan. Sejak dua bulan lalu udah tidak ada lagi pesanan jadi dipertahankan juga mereka mau kerja apa," kata pemilik CV Tokajaya Abadi penyedia barang yang menyuplai e-warong di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Iim Rachmat, Selasa (8/3/2022).

Menurutnya, kebijakan baru Kemenos melalui surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin, tertanggal 18 Februari 2022, Nomor 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT periode Januari-Maret 2022, sangat mendadak. Sehingga banyak pelaku usaha di bawah yang tidak siap.

Baca Juga

Aksi Sedekah Remaja Pedagang Asongan di Bandung Ini Dipuji AA Gym dan Netizen

Padahal penyuplai barang ke e-warong se-Indonesia ada banyak dan memiliki karyawan yang jika ditotalkan mencapai ribuan. Itu belum termasuk di kalangan agen ataupun e-warong yang juga pasti terdampak, sehingga otomatis sejak kebijakan itu diberlakukan banyak melahirkan pengangguran baru.

"Imbas regulasi yang mendadak, sangat dirasakan oleh ribuan orang yang sebelumnya mendapat pekerjaan dari program BPNT. Saya meminta kebijakan baru ini dikaji kembali karena BPNT itu kan nontunai, tapi kalau tunai sama seperti BLT (bantuan langsung tunai) di era Presiden SBY," ujarnya. 

Baca Juga

Kasus Turun, Satgas Covid-19 KBB Klaim Puncak Penyebaran Sudah Lewat

Hal lain yang juga dirasakan merugikan pihak penyedia barang, lanjut Iim, adalah dengan menumpuknya barang di gudang yang sudah terlanjur didatangkan. Belum lagi modal yang sudah dikeluarkan untuk membuat gudang, mesin pendingin daging, biaya listrik per bulan, totalnya bisa miliaran. 

"Untuk gudang pendingin buat nyimpan sisa stok daging ayam, biaya listrik per bulannya Rp10 juta. Sementara stok daging ayam 30 ton dan beras 15 ton tidak bisa tersalurkan," katanya. 

Keluhan juga datang dari agen e-warong penyalur sembako ke KPM yang terancam gulung tikar. Memang KPM bisa belanja di mana saja namun tidak bisa terkontrol kalau mereka membelanjakan uangnya sesuai aturan. "Kebijakan baru ini rentan, karena KPM bisa pakai uang di luar ketentuan," kata pemilik agen Shoffiyah di Kecamatan Cililin, Deden. 

Editor: Asep Supiandi