Harga Pupuk Nonsubsidi Mahal, Bupati Sukabumi dan Mentan Diminta Turun Tangan

SUKABUMI, iNews.id - Para petani di Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan tingginya harga pupuk nonsubsidi dan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Mereka meminta Pemkab Sukabumi untuk menyampaikan kepada Menteri Pertanian terkait keluhan tersebut.

Kepala Desa Kebonpedes, Dadan Apriandi mengatakan, sebagian besar masyarakatnya yang berpenghasilan dari pertanian merasa terbebani dengan naiknya harga pupuk nonsubsidi sekitar 50 persen. 

Baca Juga

Ratusan Perempuan Bandung Raya Gabung Relawan Srikandi Ganjar Jawa Barat

"Saat ini harga pupuk nonsubsidi merk Petrokimia naik dari harga Rp220.000 menjadi Rp350.000 per karung dengan berat 25 kilogram. Belum harga benih dan obat-obatan juga yang mahal membuat petani kami terbebani," ujar Dadan kepada MNC Portal Indonesia, Senin (15/8/2022). 

Untuk penggunaan pupuk subsidi, Dadan menyebutkan, para petani susah mendapatkan pupuk tersebut karena terkendala kebijakan dan kartu tani. Oleh karena itu sebagian besar petani di wilayah Kebonpedes menggunakan pupuk nonsubsidi untuk kebutuhan tanamannya. 

Baca Juga

Oknum Ustaz di Bandung Diduga Cabuli Santriwati, Korban Lapor Polisi

"Para petani saat ini beralih menanam pakcoy, karena sebelumnya ketika menanam caisim harganya anjlok hingga Rp200 per kilogram. Jangankan untung, untuk modalnya pun tidak tertutupi, hal tersebut salah satu faktornya disebabkan karena harga pupuk dan obat-obatan yang mahal," ujar Dadan.

Ketika sekarang menanam pakcoy pun, lanjut Dadan, para petani masih belum mendapatkan harga yang maksimal. Namun lebih stabil dibandingkan dengan harga caisim yang sering anjlok yang ditanam oleh petani Kebonpedes. Jika hal tersebut terus dibiarkan, dikhawatirkan para petani di Kebonpedes akan menjual lahannya dan beralih mencari profesi lain. 

Baca Juga

Perlu Konservasi, Puluhan Hektare Lahan di Hulu Sungai Citarum Bandung Kritis

"Jika hal tersebut terjadi, lahan pertanian akan semakin sedikit berubah menjadi lahan permukiman, dan jika terus merugi, profesi para petani juga semakin lama akan tergantikan dan kita tidak bisa mempertahankan ketahanan pangan jika petani dan lahan sudah tidak ada," ujar Dadan menambahkan. 

Untuk itu, ujar Dadan, perlu perhatian dari mulai pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat untuk sektor pertanian. Permasalahan yang sering terjadi adalah harga pupuk yang mahal dan terkadang langka. Selanjutnya bagaimana pemerintah dapat menstabilkan harga hasil pertanian agar tidak anjlok sehingga petani tidak merugi. 

Editor: Asep Supiandi